Kementerian PU Tangani Lebih dari 33 Ribu Ton Material Sisa Bencana di Aceh

BANDAACEH - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat proses pembersihan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh. Hingga 9 Agustus 2026, lebih dari 33 ribu ton material sisa bencana telah berhasil ditangani.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut total material yang telah diangkut mencapai 33.163 ton. Material tersebut terdiri atas lumpur, sampah, serta berbagai sisa bencana yang menumpuk di sejumlah wilayah terdampak.

Penanganan dilakukan di beberapa daerah, antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Pemerintah mengerahkan personel sekaligus alat berat untuk mempercepat proses pembersihan di lapangan.

Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena mengalami sedimentasi dan timbunan lumpur cukup parah. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas masyarakat sekaligus memperlambat proses pemulihan lingkungan.

Dody mengatakan pembersihan lumpur menjadi salah satu pekerjaan prioritas dalam penanganan pascabencana.

"Sedimentasi dan lumpur merupakan salah satu permasalahan utama pascabencana Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Karena itu harus segera dibersihkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan lingkungan dapat dipulihkan," ujar Dody, Senin (10/8/2026).

Selain mengangkut material bencana, Kementerian PU melaporkan telah menyelesaikan pembersihan di 650 lokasi fasilitas umum yang terdampak.

Pembersihan juga telah rampung di 68 kawasan permukiman. Tim di lapangan tidak hanya mengangkut lumpur, tetapi juga membersihkan sampah rumah tangga dan material lain yang mengganggu aktivitas warga.

Pemulihan turut mencakup fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah. Dari 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terdampak bencana, lima lokasi telah selesai ditangani dan lima lainnya masih dalam proses.

Sementara itu, penanganan terhadap 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak dilaporkan telah selesai seluruhnya.

Pemerintah juga melanjutkan perbaikan berbagai infrastruktur dasar berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang menjadi sasaran meliputi jaringan air minum, jalan, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air.

Upaya tersebut dilakukan secara bertahap untuk mempercepat pemulihan kondisi lingkungan dan fasilitas publik sehingga masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.