Sukseskan Sarasehan Hukum, DPW PPP Riau Kirim Praktisi Hukum ke Jakarta

PEKANBARU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau turut berpartisipasi dalam Sarasehan Nasional Bidang Hukum yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Suriyadi, S.H., M.H. Dipercaya untuk mewakili DPW PPP Provinsi Riau. Kehadirannya merupakan bagian dari keterlibatan jajaran PPP Riau dalam forum nasional yang mempertemukan para praktisi hukum utusan DPW dan DPC PPP dari seluruh Indonesia.

Suriyadi, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Isu Strategis DPW PPP Provinsi Riau, dengan bidang tugas antara lain Advokasi dan Hukum. Beliau mengungkapkan bahwa surat undangan sarasehan tersebut telah diterima DPW PPP Riau pada 10 Agustus 2026.

Menurutnya, pelaksanaan sarasehan pada 20 Agustus 2026 merupakan momentum yang tepat bagi PPP untuk memperkuat konsolidasi dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penyelarasan pemahaman hukum terkait kepartaian menjelang Pemilu.

“Menurut saya ini momentum yang sangat tepat, di bulan yang baik, di mana seluruh bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. PPP harus mampu bangkit, harus berbenah, dan jadi pemenang Pemilu,” ujar Suriyadi.

Ia menambahkan, koordinasi terkait keberangkatannya juga telah dilakukan bersama jajaran DPW PPP Riau. Pada 14 Agustus 2026, dirinya telah dihubungi Ketua DPW PPP H. Ikbal Sayuti, SE melalui Sekretaris DPW PPP Riau, Dedi Putra SH.I, perihal keberangkatan tersebut. 

Dari hasil konfirmasi, Dedi Putra, SH.I menjelaskan bahwa total praktisi yang diutus sebanyak lima orang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Dr. Suriyadi, S.H., M.H. mendapat dua surat mandat, pertama untuk mewakili DPW PPP Provinsi Riau dan yang kedua untuk mewakili DPC Kota Pekanbaru, Inhu dan Kuansing. Arbi Irawan, S.H., M.H. diutus mewakili Bengkalis, Meranti, dan Dumai. Ahmad Saukinur, S.H., M.H. mewakili Rohul, Rohil dan Siak. Riko Febputra mewakili Kampar. Rapotan Siregar, S.H. mewakili Indragiri Hilir. 

Sebagai pengurus DPW PPP Riau yang membidangi Isu Strategis, khususnya Advokasi dan Hukum, Suriyadi menilai sarasehan nasional tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergitas para praktisi hukum di lingkungan PPP.

Menurutnya, penguatan bidang hukum juga menjadi bagian penting dalam proses pembenahan dan kebangkitan PPP ke depan. Karena itu, ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan dan langkah strategis yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ke organisasian partai.

Suriyadi juga menyatakan optimismenya bahwa PPP akan bangkit dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ia berharap kader-kader PPP dapat kembali mengisi ruang-ruang Parlemen, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Saya optimis bahwa PPP akan bangkit, di mana kader-kader akan menjadi kepala daerah, menjadi wakil-wakil rakyat ke senayan. Insya Allah kami akan mengisi ruang-ruang parlemen, baik di tingkat DPRD kabupaten/kota maupun di DPR RI,” tegasnya.

Sarasehan Nasional Bidang Hukum DPP PPP dijadwalkan berlangsung di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti praktisi hukum utusan DPW dan DPC PPP seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat silaturahmi, sinergitas, dan soliditas partai di bidang hukum.