Meski Terancam Hukuman Mati, Sheikh Hasina Bertekad Kembali ke Bangladesh

DHAKA - Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menyatakan tetap berencana kembali ke negaranya meski menghadapi ancaman hukuman mati atas tuduhan terkait penanganan aksi demonstrasi besar pada 2024.

Hasina yang kini berada di pengasingan di India menyebut dirinya siap menghadapi segala kemungkinan apabila kembali ke Bangladesh. Ia menyampaikan rencana tersebut dalam pidatonya di New Delhi pada Rabu (5/8/2026).

"Saya tahu mereka mungkin memenjarakan saya, atau mereka mungkin membunuh saya, atau apa pun yang bisa terjadi. Namun saya tetap harus kembali," ujar Hasina.

Menurutnya, rasa takut tidak boleh menghalangi kewajibannya terhadap masyarakat Bangladesh. Ia juga meminta agar larangan terhadap partainya, Liga Awami, dicabut serta para tahanan politik dibebaskan.

Di Bangladesh, pemerintah meresmikan Museum Peringatan Pemberontakan Massal Juli yang dibangun untuk mengenang gelombang protes 2024 yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Hasina.

Museum tersebut berada di bekas kediaman resmi Hasina di Dhaka. Peresmian dilakukan oleh Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman bersama pemimpin pemerintahan sementara sebelumnya, Muhammad Yunus.

Bangunan itu menampilkan dokumentasi berupa rekaman audio, video, barang pribadi korban, serta arsip pemberitaan mengenai aksi demonstrasi yang mengguncang Bangladesh.

Museum tersebut juga memuat catatan mengenai dugaan pelanggaran politik selama sekitar 15 tahun masa pemerintahan Hasina.

Hasina meninggalkan Bangladesh menuju India pada 2024 setelah demonstrasi yang dipimpin mahasiswa memaksanya turun dari jabatan perdana menteri.

Pada 2025, pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dugaan perintah penindakan terhadap para demonstran.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut hampir 1.400 orang meninggal dalam aksi penindakan tersebut. Namun, Hasina menolak tuduhan itu dan menyatakan dirinya tidak melakukan kesalahan.

Pemerintah Bangladesh telah beberapa kali meminta India mengekstradisi Hasina untuk menjalani proses hukum. Namun, hingga kini India belum menyerahkan mantan pemimpin tersebut.