Pemerintah Siapkan Stimulus Rp26,34 Triliun untuk Jaga Ekonomi hingga Akhir 2026

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket tersebut mencakup sejumlah program, mulai dari bantuan pangan hingga insentif transportasi, program magang, serta pelatihan vokasi bagi tenaga kerja muda.

Salah satu program utama adalah bantuan pangan yang ditujukan kepada 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memberikan stimulus di sektor transportasi selama periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru.

Insentif transportasi tersebut antara lain berupa diskon 30% tarif kereta api dan angkutan laut, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan, serta fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pemerintah turut memperkuat sektor pariwisata. Sepanjang Januari-Juni 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 7,45 juta kunjungan, naik 5,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat Penghunian Kamar hotel berbintang juga meningkat menjadi 51,29%. Selain jumlah kunjungan, rata-rata pengeluaran wisatawan asing ikut naik menjadi US$1.313 pada semester I 2026 atau tumbuh 6,36%.

Melalui program #DiscoverMoreIndonesia, Garuda Indonesia menyediakan satu tiket penerbangan domestik gratis ke 33 destinasi bagi wisatawan asing yang memiliki tiket pulang-pergi. Program tersebut ditargetkan menarik sekitar 178 ribu wisatawan.

Pemerintah juga mendorong berbagai kegiatan berskala internasional, seperti MotoGP Mandalika, Borobudur Marathon, dan konser musik internasional.

Di sektor energi, pemerintah memastikan harga BBM tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. APBN akan tetap digunakan sebagai penyangga untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia.

Rata-rata harga Indonesian Crude Price (ICP) sepanjang semester I 2026 tercatat US$90,46 per barel, berada di atas asumsi yang digunakan dalam APBN.

Airlangga menegaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah tekanan terhadap daya beli masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan penyaluran stimulus.

Dari sektor pembiayaan, pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 mencapai 12,67%. Kredit investasi menjadi salah satu penopangnya dengan pertumbuhan sebesar 24,90%.

Pemerintah menyiapkan total plafon Kredit Program mencapai Rp362,19 triliun, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp290,59 triliun.

Hingga Juli 2026, penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp198,9 triliun. Sementara realisasi KUR mencapai Rp176,87 triliun, atau sekitar 60,87% dari target.

Pemerintah juga menyiapkan skema Transformasi Kredit Mekaar untuk perempuan prasejahtera dengan alokasi Rp29,14 triliun. Skema tersebut menyediakan pinjaman maksimal Rp15 juta, bunga 8% per tahun, dengan tenor enam hingga 24 bulan.

Selain stimulus jangka pendek, pemerintah melanjutkan reformasi struktural dan diplomasi ekonomi. Salah satunya melalui proses aksesi Indonesia menuju OECD.

Sejumlah perjanjian perdagangan juga telah memasuki tahap ratifikasi, termasuk Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-EAEU FTA, serta ASEAN Trade in Goods Agreement.

Sepanjang 2026, pemerintah mencatat terdapat 15 perjanjian perdagangan yang telah maupun siap untuk diratifikasi.

Di luar paket stimulus Rp26,34 triliun, pemerintah juga menyiapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi dampak El Nino.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah menyiapkan program perlindungan bagi masyarakat yang terdampak fenomena tersebut.

Besaran anggaran stimulus El Nino hingga kini masih dalam pembahasan. Pemerintah menunggu kementerian dan lembaga terkait menyelesaikan pembahasan program sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

Purbaya mengatakan stimulus akan segera dilaksanakan setelah pembahasan antarkementerian selesai. Pemerintah sendiri masih menunggu masukan dan usulan dari kementerian terkait mengenai bentuk kebijakan yang akan diterapkan.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berharap momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga hingga penghujung 2026 dan menjadi pijakan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun berikutnya.