Proyek Perdana Board of Peace di Gaza Bukan Rumah, tapi Fasilitas Militer

GAZA - Upaya rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai memasuki tahap persiapan proyek. Namun, proyek pertama yang disiapkan justru bukan pembangunan rumah bagi warga atau infrastruktur sipil, melainkan fasilitas militer.

Fasilitas tersebut direncanakan untuk mendukung keberadaan pasukan Maroko yang nantinya menjadi bagian dari International Stabilisation Force (ISF) di Gaza.

Informasi mengenai proyek itu berasal dari sumber yang mengetahui proses pengadaan. Kontraknya disebut belum final dan tengah dipersiapkan untuk diberikan kepada Arkel International, perusahaan asal Louisiana, Amerika Serikat, yang sebelumnya pernah menangani proyek pemerintah AS di sejumlah negara, termasuk Irak.

BOP dibentuk pada Januari 2026 dan dipimpin langsung oleh Trump. Sejumlah tokoh dekat Trump turut berada dalam struktur lembaga tersebut, termasuk Jared Kushner dan Steve Witkoff.

Seorang pejabat BOP menyatakan dewan tersebut bersama National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), kelompok teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengelola Gaza, tengah mematangkan sejumlah kontrak.

Salah satu proyek yang dipertimbangkan adalah fasilitas pendukung ISF. Pasukan internasional tersebut dirancang untuk membantu menjalankan pengaturan keamanan dan tata kelola berdasarkan peta jalan yang telah disusun.

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, fasilitas awal akan dibangun di area yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel. Luas lahannya diperkirakan sekitar 100 x 120 meter.

Lokasi itu dirancang untuk menampung kontingen kecil pasukan Maroko yang nantinya bertugas secara bergiliran. Posisinya disebut berjarak sekitar satu mil dari perbatasan Israel.

Fasilitas tersebut juga akan dilengkapi jalur evakuasi yang memungkinkan pasukan segera ditarik apabila terjadi serangan.

Rencana pembangunan muncul setelah Trump menyatakan bahwa Hamas telah menyetujui pelucutan senjata. Namun, pelaksanaan proses tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk bagaimana persenjataan Hamas akan diserahkan.

Di sisi lain, Israel menolak sejumlah aspek rencana tersebut dan dilaporkan terus melakukan serangan udara di Gaza.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya telah mengesahkan pembentukan ISF sebagai bagian dari pengaturan masa depan Gaza. Meski demikian, komposisi pasukan dan waktu pengerahannya belum sepenuhnya jelas.

Maroko telah menyatakan kesiapan mengirim kontingen dalam jumlah terbatas. Namun, kerangka hukum ISF dan jadwal pengerahan pasukan masih dalam proses penyelesaian.

Dokumen rencana proyek sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas awal hanya merupakan tahap pertama dari pembangunan yang lebih besar.

Pada tahap berikutnya, direncanakan pembangunan pangkalan yang dapat menampung hingga 5.000 personel ISF. Infrastruktur tersebut juga mencakup posisi kendaraan tempur serta tanggul pertahanan di sekitar kompleks.

Untuk tahap awal, fasilitas yang dibangun relatif sederhana. Rencana tersebut mencakup tenda, tempat tidur lipat, toilet portabel, serta fasilitas untuk mencuci tangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas awal memang dirancang sebagai tempat penempatan pasukan dalam jangka pendek, bukan sebagai pangkalan permanen dengan infrastruktur lengkap.

Pembangunan fasilitas militer tersebut juga memperlihatkan perubahan arah dari visi rekonstruksi Gaza yang sebelumnya pernah dipromosikan Trump dan Kushner.

Dalam pertemuan awal BOP pada Januari lalu, Kushner sempat memperkenalkan gagasan pembangunan "New Gaza". Konsep tersebut menggambarkan Gaza sebagai kota pesisir modern dengan berbagai bangunan multifungsi dan pusat kegiatan ekonomi.

Namun, rencana rekonstruksi tersebut kemudian disebut mengalami penyusutan. Dari konsep pembangunan besar-besaran di seluruh Gaza, fokusnya berubah menjadi proyek percontohan dengan cakupan yang jauh lebih terbatas di wilayah selatan.

Jika terealisasi, fasilitas bagi pasukan Maroko akan menjadi salah satu proyek pertama BOP yang bergerak menuju tahap pembangunan nyata.

Sebelumnya, Trump pernah menyampaikan gagasan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza. Namun, kesepakatan yang kemudian menghasilkan pembentukan BOP tidak memberikan Washington kewenangan penuh seperti yang pernah digambarkan dalam pernyataan tersebut.

Sementara itu, kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat berat. Sebagian besar bangunan dilaporkan mengalami kerusakan atau kehancuran akibat perang. Jutaan penduduk juga masih menghadapi kondisi tempat tinggal yang tidak layak, dengan banyak keluarga bergantung pada kamp dan hunian darurat.

Rencana pembangunan fasilitas militer tersebut akhirnya menjadi gambaran awal mengenai arah pelaksanaan rekonstruksi Gaza di bawah mekanisme baru yang dibentuk BOP.