JAKARTA - Amerika Serikat dan Iran dikabarkan mencapai nota kesepahaman awal (memorandum of understanding) untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Kesepakatan ini disebut menjadi langkah penting menuju perundingan permanen guna mengakhiri konflik kedua negara yang beberapa pekan terakhir memanas di kawasan Teluk.

Informasi tersebut disampaikan sejumlah pejabat AS kepada Al Jazeera pada Kamis (28/5/2026) waktu setempat. Mereka menyebut rancangan kesepakatan masih menunggu persetujuan akhir Presiden Donald Trump.

Jika disahkan, kesepakatan ini diyakini dapat meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah sekaligus menjaga stabilitas jalur perdagangan energi dunia.

Salah satu poin penting dalam MoU tersebut adalah pembukaan akses bebas bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat juga disebut akan mencabut blokade laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran.

Selat Hormuz memang menjadi titik paling krusial dalam negosiasi. Jalur laut ini merupakan salah satu rute distribusi minyak paling strategis di dunia. Iran sebelumnya menilai pengelolaan selat itu harus dilakukan bersama Oman karena berada di wilayah perairan kedua negara.

Namun Washington menolak segala bentuk kontrol Iran, termasuk rencana penerapan tarif atau pungutan bagi kapal yang melintas.

Ketegangan terkait Selat Hormuz bahkan sempat memicu ancaman baru. Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan Oman agar tidak membantu penerapan pungutan terhadap kapal-kapal di jalur tersebut.

Meski begitu, Bessent enggan membeberkan detail kesepakatan yang beredar. Ia menegaskan seluruh keputusan tetap berada di tangan Trump.

“Selalu merupakan kesalahan untuk mendahului presiden, jadi semuanya akan menjadi keputusan presiden,” ujarnya kepada wartawan.

Bessent juga mengungkap tiga syarat utama yang diajukan Washington kepada Iran, yakni membuka kembali Selat Hormuz, menyerahkan stok uranium dengan pengayaan tinggi, serta menghentikan program nuklirnya.

Di sisi lain, Iran belum sepenuhnya membenarkan kabar tercapainya kesepakatan final. Kantor berita semi-resmi Tasnim News Agency mengutip sumber dekat negosiasi yang menyebut pembahasan masih berlangsung.

“Jika teks memang telah difinalisasi, Iran akan mengumumkannya kepada mediator Pakistan dan kepada publik. Sampai saat itu, narasi dari sumber Barat mengenai finalisasi kesepakatan tidak valid,” tulis laporan tersebut.

Isu nuklir masih menjadi hambatan terbesar dalam perundingan. Dalam rancangan kesepakatan, Iran diminta berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun Teheran menegaskan sikap itu sebenarnya sudah lama disampaikan secara terbuka.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan negaranya tidak berniat memiliki senjata nuklir. “Kami tidak terlibat dalam diplomasi dengan penghinaan,” ujar Pezeshkian seperti dikutip kantor berita ISNA.

Iran selama ini bersikeras memiliki hak memperkaya uranium untuk kebutuhan domestik karena tidak melanggar Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau NPT. Sebaliknya, Trump meminta agar seluruh program nuklir Iran dibongkar total.

Selain isu nuklir, pembicaraan juga diwarnai tuntutan AS agar Iran membatasi produksi rudal dan drone. Namun Teheran menolak membahas kebijakan pertahanannya.

Situasi kawasan semakin rumit akibat konflik yang masih berlangsung di Lebanon. Israel dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan serangan ke wilayah Lebanon selatan dan kembali membombardir Beirut pada Kamis, untuk pertama kalinya dalam tiga minggu terakhir.

Kelompok Hizbullah yang didukung Iran juga meningkatkan serangan drone terhadap pasukan Israel. Iran sebelumnya menegaskan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus mencakup situasi di Lebanon.

Meski kesepakatan awal ini membuka peluang deeskalasi konflik, sejumlah isu penting seperti pencabutan sanksi ekonomi AS terhadap Iran hingga masa depan stok uranium Teheran masih akan menjadi pembahasan dalam negosiasi lanjutan.

jawapos