RAN - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di tengah mandeknya upaya mencapai kesepakatan damai. Teheran dengan tegas menyatakan tidak akan menandatangani perjanjian apa pun selama Washington tidak memberikan jaminan penuh atas apa yang disebut Iran sebagai hak-hak rakyatnya.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan bahwa negosiator Iran sama sekali tidak menaruh kepercayaan pada Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa pengalaman panjang hubungan yang penuh konflik membuat Iran tidak lagi menganggap janji politik Washington sebagai sesuatu yang dapat diandalkan.

“Tidak ada kesepakatan sebelum ada jaminan nyata,” menjadi garis keras yang kembali ditegaskan Teheran, menunjukkan bahwa Iran ingin kepastian tertulis dan dapat diverifikasi, bukan sekadar komitmen verbal atau tekanan diplomatik.

Situasi ini muncul di tengah laporan media internasional, termasuk The New York Times dan Axios, yang menyebut bahwa mantan Presiden AS Donald Trump telah mengajukan versi revisi dari kerangka kesepakatan. Namun, versi baru itu justru disebut lebih ketat dan berpotensi memperlebar jarak negosiasi.

Isu paling sensitif tetap sama: program nuklir Iran. Washington menegaskan garis merah bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun. Di saat yang sama, AS juga menyoroti stabilitas kawasan dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang menjadi titik krusial kepentingan global energi dan perdagangan.

Namun, alih-alih mendekatkan posisi, perbedaan justru semakin tajam. Iran menolak keras tekanan sepihak, sementara AS bersikeras pada pembatasan ketat. Hasilnya, proses diplomasi kembali tersendat tanpa kepastian arah.

Kesimpulannya, situasi ini bukan sekadar “belum sepakat”, tetapi menunjukkan jurang kepercayaan yang dalam—di mana masing-masing pihak masih bertahan pada posisi paling kerasnya, dan peluang terobosan diplomatik masih tampak jauh dari jangkauan.