AUSTRALIA - Pemerintah Australia mulai menyoroti risiko keamanan yang muncul akibat meningkatnya ketergantungan terhadap layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan potensi ancaman terhadap kedaulatan digital, keamanan nasional, hingga kemampuan negara dalam mengawasi infrastruktur komunikasi penting.

Berdasarkan dokumen resmi badan intelijen Australia yang dikutip media lokal, layanan internet satelit berbasis orbit rendah atau low-Earth orbit (LEO) dinilai menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam menegakkan regulasi dan melindungi kepentingan nasional.

Saat ini, Starlink yang dioperasikan oleh SpaceX telah berkembang pesat di Australia. Pemerintah memperkirakan jumlah pelanggan layanan internet satelit tersebut mencapai sekitar 200.000 pengguna pada 2025.

Ekspansi Starlink semakin kuat setelah SpaceX terus meningkatkan kapasitas peluncuran satelit melalui pengembangan teknologi roket generasi terbaru. Kehadiran jaringan satelit yang semakin luas membuat sejumlah operator telekomunikasi besar di Australia menjalin kerja sama dengan perusahaan tersebut.

Operator telekomunikasi seperti Telstra dan Optus bahkan telah mengintegrasikan layanan satelit Starlink untuk mendukung komunikasi pelanggan di wilayah yang tidak terjangkau jaringan seluler konvensional.

Meski memberikan manfaat dalam memperluas akses internet dan komunikasi, pemerintah Australia menilai ketergantungan pada infrastruktur satelit asing dapat menimbulkan risiko strategis. Presentasi internal Pusat Keamanan Siber dan Infrastruktur Departemen Dalam Negeri Australia pada Mei 2025 menyebut adanya risiko ketersediaan layanan karena Starlink merupakan perusahaan yang berbasis di luar negeri.

Dosen hukum antariksa dari Flinders University, Joel Lisk, mengatakan regulasi terhadap sistem satelit global menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Menurutnya, yurisdiksi hukum nasional memiliki keterbatasan dalam mengatur infrastruktur yang beroperasi di luar angkasa.

Selain itu, Direktorat Sinyal Australia juga menyoroti besarnya kendali operator satelit swasta terhadap jaringan komunikasi yang mereka operasikan. Kondisi tersebut berpotensi melampaui kapasitas regulasi suatu negara dan memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan kepentingan nasional.

Sejauh ini, pemerintah federal Australia telah menggelontorkan kontrak bernilai jutaan dolar AS untuk layanan Starlink, termasuk bagi sektor pertahanan dan penyelenggaraan pemilu. Nilai kontrak tersebut meningkat signifikan apabila ditambah dengan kerja sama yang dilakukan pemerintah negara bagian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa layanan internet satelit seperti Starlink tidak hanya menjadi solusi konektivitas, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai keamanan siber, kedaulatan digital, dan ketahanan komunikasi nasional di era teknologi satelit global