JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, dinilai perlu diimbangi dengan penyaluran bantuan sosial (Bansos) tunai agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pemerintah perlu segera menyiapkan program bantuan langsung tunai (BLT) yang cepat dan tepat sasaran untuk meredam dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, bantuan tersebut perlu difokuskan pada kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang paling terdampak kenaikan biaya transportasi serta kebutuhan pokok.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan penyaluran Bansos lebih akurat dan efisien. Integrasi data kependudukan, sistem pembayaran digital, serta teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai dapat mempercepat distribusi bantuan kepada penerima yang tepat.

“Kecepatan implementasi menjadi faktor penting agar tidak terjadi penurunan konsumsi rumah tangga yang terlalu dalam,” jelasnya.

Dari sisi makroekonomi, Fakhrul menilai kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen merupakan kebijakan yang berat namun dinilai tidak terhindarkan di tengah tekanan fiskal, kenaikan biaya impor energi, dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Ia menyebut penyesuaian ini dapat memberikan dampak positif bagi fiskal negara, seperti pengurangan beban subsidi energi, penguatan disiplin anggaran, serta perbaikan persepsi pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial.

“Pemerintah perlu menunjukkan bahwa disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara dapat berjalan beriringan,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi belanja negara agar lebih efisien, termasuk pada program strategis pemerintah, sehingga tidak membebani ruang fiskal secara berlebihan.