DENPASAR - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Kementerian Lingkungan Hidup) meminta pemerintah daerah di Bali untuk memperkuat edukasi terhadap swakelola sampah dan vendor pengangkutan sampah, terutama dalam penanganan sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Permintaan tersebut disampaikan dalam diskusi pengelolaan sampah di Denpasar, Bali, Selasa (9/6/2026). Pemerintah menilai pendekatan pembinaan lebih efektif dibandingkan membuat aturan baru yang berpotensi mengganggu pelaku usaha swakelola.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa banyak pelaku swakelola sampah sudah lama beroperasi, namun masih memerlukan pembinaan agar lebih profesional dan sesuai regulasi lingkungan.

“Misalnya swakelola, ada vendor, saya rasa dibina saja,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transisi ekonomi hijau yang tidak boleh mengorbankan pelaku usaha yang sudah ada, termasuk ribuan pekerja di sektor pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Denpasar disebut memiliki ratusan armada pengangkut sampah, sementara swakelola juga mengoperasikan lebih banyak kendaraan. Namun, penataan sistem dinilai masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah seperti sampah tercecer atau bau di jalan.

Menteri LH menilai Bali memiliki kapasitas fiskal dan sumber daya yang cukup untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, terutama di kawasan pariwisata.

Pemerintah pusat juga mendorong penerapan sistem ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, termasuk pemanfaatan hasil olahan sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menghentikan praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis TPS3R dan TPST.

Menteri Lingkungan Hidup optimistis pengelolaan sampah di Bali dapat diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

“Urusan sampah di Bali sudah pada jalan yang tepat,” ujarnya.