PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik percaloan maupun siswa titipan.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kepala sekolah maupun penyelenggara pendidikan yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas.

"Jangan ada lagi praktik titipan, permainan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penerimaan siswa. Jika ditemukan, sanksinya tidak hanya pencopotan jabatan, tetapi juga dapat berlanjut ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Markarius saat menghadiri Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas SPMB 2026 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, Senin (8/6/2026).

Menurut Markarius, pelaksanaan SPMB yang bersih dan berintegritas merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak untuk bersekolah hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Tujuan utama kita adalah memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Untuk mengantisipasi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta.

Sekolah-sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah akan mendapatkan pembinaan dan dukungan agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Dengan skema tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir apabila anaknya belum mendapatkan kursi di sekolah negeri.

"Pemerintah akan terus membina sekolah swasta mitra dan memberikan dukungan sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas," jelas Markarius.

Pemko Pekanbaru mengakui bahwa praktik percaloan, siswa titipan, hingga pungutan uang masuk masih menjadi persoalan yang pernah muncul dalam proses penerimaan siswa pada tahun-tahun sebelumnya.

Praktik tersebut dinilai merusak prinsip keadilan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, serta mencederai semangat pemerataan akses pendidikan.

Karena itu, seluruh kepala sekolah diminta menjalankan proses penerimaan siswa sesuai aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi integritas.

Markarius mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan pemerintah untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB 2026 agar berlangsung transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

Ia berharap proses penerimaan murid baru tahun ini dapat menjadi contoh pelaksanaan pendidikan yang bersih, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kota Pekanbaru.

Dengan komitmen tersebut, Pemko Pekanbaru optimistis SPMB tahun ajaran 2026/2027 dapat berjalan lebih baik dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan daerah.