SORONG--Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil seperti Pulau Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Menurut Abdul Mu'ti, tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena kendala ekonomi, keterbatasan fisik, kemampuan intelektual, maupun karena tinggal di daerah terpencil.

Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta sekolah dengan kerusakan berat sebagai prioritas dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026.

“Selain pembangunan fisik sekolah, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil,” ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, terdapat lima model layanan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah, yakni pendidikan jarak jauh (PJJ), sekolah satu atap, sekolah terbuka berbasis komunitas belajar, pendidikan kesetaraan, serta kursus dan pelatihan.

Menurutnya, berbagai model tersebut dirancang agar layanan pendidikan mampu menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.

“Kita merasakan semangat yang sama untuk memajukan pendidikan di tanah air. Mari bersama-sama membangkitkan semangat agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi emas Indonesia 2045,” katanya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti meresmikan hasil revitalisasi fasilitas pendidikan di wilayah terpencil Papua agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih layak dan nyaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, menyebut kunjungan Mendikdasmen ke Pulau Arar menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat. “Ini pertama kali menteri bisa sampai di Pulau Arar,” ujarnya.

Adolof menjelaskan, Papua Barat Daya memiliki sekitar 160 ribu peserta didik, lebih dari 1.200 sekolah, dan sekitar 10 ribu guru yang tersebar di lebih dari 900 kampung. Karena itu, pemerataan layanan pendidikan di wilayah tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari pemerintah pusat maupun daerah.

(net)