PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengapresiasi langkah inovatif Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang melibatkan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Program jemput bola tersebut dilakukan dengan mendata dan mengedukasi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara langsung di lingkungan tempat tinggal mereka.

Menurut SF Hariyanto, pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan Pemko Pekanbaru terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

"Ini tentu kita apresiasi setinggi-tingginya. Pemko Pekanbaru mampu memberdayakan kader PKK untuk turun langsung mendata masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak," ujarnya, Senin (8/6/2026).

SF Hariyanto menjelaskan, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau saat ini mencapai sekitar 4 juta unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,2 juta unit berada di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, angka tersebut merupakan potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila seluruh pemilik kendaraan taat membayar pajak.

"Sebanyak 1,2 juta kendaraan berada di Pekanbaru. Jika seluruhnya membayar pajak secara patuh, tentu akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah," katanya.

Atas keberhasilan program tersebut, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau untuk mengadopsi pola serupa guna meningkatkan PAD masing-masing daerah.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa berbagai upaya optimalisasi pendapatan daerah telah memberikan hasil positif. Realisasi PAD Kota Pekanbaru mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"PAD kita naik cukup signifikan. Jika dibandingkan tahun 2025, yang sebelumnya berada di kisaran Rp 800 miliar, kini telah mencapai sekitar Rp 1,2 triliun," ujar Agung.

Kenaikan tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program peningkatan pendapatan yang dijalankan pemerintah kota, termasuk optimalisasi sektor perpajakan daerah.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi kader PKK dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah, Pemko Pekanbaru memberikan insentif kepada kader yang aktif menyebarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada masyarakat.

Setiap kader memperoleh insentif sebesar Rp 10.000 per SPT yang disampaikan kepada wajib pajak.

Skema pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni 50 persen saat SPT diserahkan kepada warga dan 50 persen sisanya diberikan setelah wajib pajak melunasi kewajibannya.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat sekaligus memperkuat peran kader PKK dalam mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.