Banjir Dahsyat Nepal Sisakan Ribuan Orang Hilang, Pemerintah Mulai Fokus Pemulihan

KATHMANDU - Nepal mulai mengalihkan perhatian dari operasi pencarian dan penyelamatan menuju pemulihan setelah banjir bandang besar menerjang kawasan sepanjang aliran Sungai Bhotekoshi-Trishuli, dekat perbatasan dengan China.

Hampir tiga pekan setelah bencana terjadi, otoritas setempat mencatat 1.386 jenazah telah ditemukan di lima distrik terdampak. Sementara itu, lebih dari 5.130 orang masih dinyatakan hilang, termasuk ratusan warga negara asing dan sekitar 900 pekerja yang berada di lokasi proyek pembangkit listrik serta fasilitas energi.

Banjir yang oleh pemerintah setempat disebut berkaitan dengan runtuhnya gletser tersebut menyebabkan kerusakan luas. Permukiman, jalan, jembatan, hingga sejumlah fasilitas pembangkit listrik tenaga air ikut terdampak.

Proses pencarian masih dilakukan, termasuk di terowongan yang terendam dan sepanjang tepian sungai yang dipenuhi material lumpur serta puing bangunan.

Dampak bencana paling parah terlihat di wilayah hulu. Sejumlah permukiman dilaporkan rusak berat bahkan hilang dalam waktu singkat akibat derasnya aliran banjir.

Kerusakan infrastruktur juga menyulitkan proses evakuasi dan distribusi bantuan. Jalan serta jembatan yang terputus membuat sejumlah wilayah hanya dapat dijangkau menggunakan helikopter.

Niranjan Paudyal, warga Desa Sole, Distrik Nuwakot, kehilangan sejumlah anggota keluarganya dalam bencana tersebut. Ia mengatakan pencarian telah dilakukan selama berhari-hari, tetapi keluarganya tidak berhasil ditemukan.

Situasi serupa terjadi di Uttargaya Rural Municipality, Distrik Rasuwa. Sebagian besar lahan publik di wilayah itu ikut tersapu banjir sehingga tidak lagi aman digunakan.

Wakil Ketua Munisipalitas Uttargaya, Chameli Gurung, mengatakan kondisi tersebut bahkan menyulitkan keluarga korban untuk melaksanakan upacara pemakaman. Sebagian kerabat akhirnya harus menuju Kathmandu untuk menjalankan prosesi terakhir.

Di wilayah Uttargaya, sedikitnya 618 rumah dilaporkan tersapu atau tertimbun material banjir. Sebanyak 877 orang masih hilang, sedangkan baru 12 jenazah yang berhasil ditemukan.

Pemerintah setempat kini mempertimbangkan penggunaan lahan pribadi sebagai tempat sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, terutama menjelang datangnya musim dingin.

Setelah fase tanggap darurat mulai terkendali, pemerintah Nepal menghadapi tantangan berikutnya berupa kebutuhan dana pemulihan yang sangat besar.

Perkiraan awal kerusakan dan kebutuhan rekonstruksi mencapai sekitar 723,3 miliar rupee Nepal, atau setara kurang lebih Rp84,3 triliun.

Sebagian besar anggaran tersebut diperkirakan dibutuhkan untuk memperbaiki sektor energi, transportasi, serta fasilitas pendidikan.

Sektor pembangkit listrik tenaga air menjadi perhatian khusus. Pasalnya, pembangkit hidroelektrik merupakan sumber utama listrik Nepal sekaligus salah satu sektor yang semakin penting bagi pendapatan ekspor negara tersebut.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik selama proses pemulihan, India pada Senin (14/9/2026) menyetujui ekspor listrik ke Nepal selama 18 jam setiap hari hingga setidaknya 31 Desember mendatang.

Menteri Komunikasi Nepal Bikram Timilsina mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri sembari mencari dukungan internasional guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemulihan.

Pemerintah Nepal tidak ingin proses rekonstruksi hanya sebatas mengganti infrastruktur yang rusak. Pemulihan diharapkan sekaligus menjadi momentum membangun fasilitas yang lebih mampu menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

Nepal juga telah mengajukan permohonan bantuan melalui Dana Kerugian dan Kerusakan yang berada dalam kerangka kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Namun, mekanisme pendanaan tersebut hingga kini masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan belum mulai menyalurkan dana dalam skala yang dibutuhkan.

Profesor Universitas Kathmandu Roshee Lamichhane menilai keberhasilan rekonstruksi tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan kehidupan, mata pencaharian, dan membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana.

Bencana tersebut juga mendorong Nepal kembali menyuarakan isu keadilan iklim di tingkat internasional.

Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dijadwalkan berpidato dalam Sidang Umum PBB di New York pada 24 September. Ia diperkirakan akan membawa isu tanggung jawab global dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Nepal sendiri menyumbang kurang dari 0,1 persen emisi gas rumah kaca dunia. Namun, negara Himalaya tersebut berada di antara wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Pemerintah Nepal berencana menjadikan rekonstruksi sebagai kesempatan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur. Maheshwar Dhakal dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nepal mengatakan pembangunan kembali akan diarahkan pada konsep yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Para ilmuwan mengingatkan bahwa hubungan langsung antara satu kejadian ekstrem dan pemanasan global membutuhkan kajian ilmiah lebih lanjut. Meski demikian, kenaikan suhu global diketahui mempercepat pencairan gletser di kawasan Himalaya.

Direktur Climate Analytics Asia Selatan, Manjeet Dhakal, menilai besarnya dampak bencana menjadi pengingat mengenai risiko yang dapat meningkat seiring pemanasan global.

Menurutnya, kondisi tersebut juga memberikan alasan bagi Nepal untuk terus mendorong negara-negara di dunia, terutama negara dengan emisi besar, mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengurangi emisi karbon.

Bagi Nepal, tantangan kini bukan hanya menemukan mereka yang masih hilang, tetapi juga membangun kembali wilayah terdampak agar masyarakat dapat bertahan menghadapi bencana serupa di masa mendatang.