Hamas Bubarkan Badan Pemerintahan Gaza setelah Hampir Dua Dekade Berkuasa

GAZA - Hamas secara resmi membubarkan badan pemerintahan yang selama hampir dua dekade mengelola administrasi sipil di Jalur Gaza. Keputusan tersebut menjadi langkah politik penting yang membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sipil baru melalui Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for Gaza Administration/NCAG).

Hamas telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007 setelah mengambil alih wilayah tersebut dari faksi Fatah. Sejak gencatan senjata dengan Israel diberlakukan pada Oktober tahun lalu, kelompok itu beberapa kali menyatakan kesiapannya mundur dari urusan pemerintahan sehari-hari, meski isu perlucutan senjata masih menjadi pembahasan yang belum terselesaikan.

Kepala Kantor Media Hamas, Ismail al-Thawabta, mengatakan Ketua Komite Darurat Pemerintahan Gaza, Mohammed al-Farra, telah mengajukan pengunduran diri sekaligus membubarkan komite tersebut guna mempermudah proses transisi administrasi.

"Gerakan ini telah memutuskan untuk membubarkan komite pemerintahan Gaza dan menunjuk sosok yang dapat diterima secara nasional untuk mengawasi jalannya transisi hingga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza resmi mengambil alih tanggung jawab," ujar seorang pejabat Hamas.

Menurut Hamas, keputusan tersebut juga telah disampaikan kepada berbagai faksi Palestina dalam pertemuan yang berlangsung di Kairo, Mesir. Sejumlah faksi disebut menyambut baik langkah tersebut dan menilainya sebagai upaya serius untuk membentuk pemerintahan sipil yang lebih inklusif.

Dengan dibubarkannya badan pemerintahan Hamas, NCAG akan mengambil alih tanggung jawab administratif di Jalur Gaza. Komite tersebut dipimpin oleh pejabat senior Palestina, Ali Shaath.

NCAG dibentuk oleh Board of Peace, lembaga yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober tahun lalu. Namun hingga kini, komite tersebut masih beroperasi dari luar Gaza karena belum dapat memasuki wilayah tersebut.

Meski menjadi tonggak baru dalam dinamika politik Palestina, proses transisi pemerintahan di Gaza diperkirakan masih akan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rekonstruksi wilayah pascakonflik, koordinasi antarfaksi Palestina, serta persoalan perlucutan senjata yang masih menjadi syarat utama dalam berbagai upaya perdamaian.