Kemenkes dan Kemendes PDT Perkuat Kolaborasi, Layanan Kesehatan Desa Jadi Prioritas Lima Tahun ke Depan

JAKARTA - Pemerintah memperkuat komitmen meningkatkan layanan kesehatan hingga ke pelosok desa melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Kedua kementerian resmi menandatangani nota kesepahaman baru yang menjadi landasan sinergi pembangunan kesehatan berbasis desa untuk lima tahun mendatang.

Penandatanganan kesepahaman yang berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (6/7/2026), sekaligus memperbarui kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada Februari 2025. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan primer, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dan dusun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar yang harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan pembentukan perilaku hidup sehat.

Ia menjelaskan pemerintah telah memiliki jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh Indonesia melalui lebih dari 10 ribu puskesmas, puluhan ribu unit pelayanan kesehatan desa dan kelurahan, serta ratusan ribu Posyandu yang didukung lebih dari 1,5 juta kader kesehatan.

Menurut Budi, dukungan pemerintah desa sangat diperlukan agar berbagai program prioritas nasional, seperti Cek Kesehatan Gratis, percepatan penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis, hingga penguatan Posyandu dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dengan kondisi yang beragam, termasuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang masih membutuhkan penguatan layanan kesehatan dasar.

Yandri menambahkan pemanfaatan dana desa akan terus diarahkan untuk mendukung berbagai program kesehatan masyarakat, terutama percepatan penanganan stunting agar manfaatnya semakin dirasakan oleh warga desa.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Posyandu, kader kesehatan, dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa maupun kelurahan.

Melalui kerja sama tersebut, kedua kementerian akan memperkuat berbagai program, mulai dari pertukaran dan pemanfaatan data kesehatan dan desa, pengembangan Posyandu berbasis data, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, hingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dengan kesepakatan baru ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk mereka yang tinggal di desa, wilayah tertinggal, dan daerah terpencil, sehingga mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sehat.