Konflik Myanmar Memasuki Fase Baru, Junta Klaim Berhasil Tekan Kelompok Pemberontak

NAYPYIDAW - Perang saudara yang berlangsung di Myanmar memasuki babak baru setelah militer negara tersebut dilaporkan mulai mendapatkan kembali momentum di sejumlah wilayah konflik. Pasukan junta disebut berhasil melancarkan operasi besar yang membuat beberapa kelompok bersenjata oposisi mengalami tekanan.

Mengutip laporan Reuters, strategi baru militer Myanmar mencakup peningkatan operasi di wilayah Bago bagian tengah dan Dawei di selatan. Pergerakan tersebut didukung oleh program wajib militer serta bantuan dari sejumlah mitra asing, termasuk China.

Situasi ini menjadi perkembangan penting dalam konflik yang telah berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Selama lebih dari lima tahun konflik, Myanmar mengalami krisis besar dengan jatuhnya banyak korban jiwa, jutaan warga terpaksa meninggalkan rumah, serta kondisi ekonomi yang terus memburuk.

Meski demikian, keberhasilan militer mempertahankan posisi di medan perang membuka peluang munculnya jalur perundingan politik. Sejumlah pihak regional mulai mendorong dialog untuk menghentikan konflik berkepanjangan tersebut.

Dewan Pengarah Persatuan Demokratik Federal (SCEF), organisasi yang menaungi sejumlah kelompok bersenjata etnis dan pemerintahan bayangan, menyatakan terbuka terhadap penyelesaian melalui jalur politik.

Langkah tersebut muncul setelah adanya pertemuan dengan pejabat Thailand dan Filipina yang berupaya mendorong komunikasi antara kelompok oposisi dan pemerintah Myanmar.

Analis Myanmar Aung Ko Ko menilai militer yang sebelumnya diprediksi akan melemah ternyata masih mampu bertahan secara politik maupun militer.

"Militer belum runtuh, tetapi berhasil mempertahankan kekuatannya," ujarnya.

Sementara itu, pemimpin junta sekaligus Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dijadwalkan melakukan kunjungan ke Thailand. Bangkok menjadi salah satu negara ASEAN yang berupaya membuka kembali hubungan diplomatik dengan Myanmar setelah negara tersebut mendapat tekanan internasional akibat kudeta.

Pemerintah Myanmar sebelumnya menyatakan kesiapan untuk membuka dialog dengan kelompok bersenjata, namun pihak oposisi meminta adanya perubahan mendasar, termasuk penghentian serangan terhadap warga sipil dan pembebasan tahanan politik.

Juru bicara SCEF Saw Nimrod mengatakan pihaknya tetap menginginkan solusi politik melalui perundingan, meskipun proses tersebut dinilai masih menghadapi banyak hambatan.

Pengamat dari International Institute for Strategic Studies menilai peluang perdamaian masih membutuhkan perjalanan panjang karena kedua pihak memiliki tuntutan yang berbeda.

Bagi negara-negara ASEAN, prioritas utama saat ini adalah mengurangi kekerasan, memperluas bantuan kemanusiaan, serta mencegah konflik Myanmar meluas ke kawasan sekitar.

Meski peluang dialog mulai terbuka, proses menuju kesepakatan damai diperkirakan masih akan berlangsung panjang mengingat perbedaan kepentingan antara militer, kelompok oposisi, dan organisasi etnis bersenjata.