PBB Soroti Kekerasan di Tepi Barat, Warga Palestina Disebut Terancam Pemukim dan Pasukan Israel

YERUSALEMTIMUR - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti meningkatnya ancaman terhadap warga Palestina di Tepi Barat menyusul sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel dan pasukan Israel.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebut dua warga Palestina tewas dalam insiden terpisah pada Jumat (21/8/2026). Lembaga tersebut juga menerima laporan mengenai penggunaan peluru tajam dalam operasi yang melibatkan warga Palestina.

Salah satu insiden terjadi di sebuah komunitas Palestina di wilayah Hebron. Menurut OCHA, serangan yang dilakukan pemukim Israel menyebabkan seorang pemuda Palestina tewas tertembak dan seorang lainnya mengalami luka parah.

Dalam kejadian tersebut, sebuah rumah dilaporkan dibakar, sementara sejumlah rumah lainnya mengalami kerusakan. Petugas pertahanan sipil Palestina kemudian dikerahkan untuk membantu memadamkan api.

Militer Israel menyatakan penembakan itu terjadi setelah warga Palestina melakukan pelemparan batu yang menyebabkan sejumlah warga Israel terluka. Pasukan Israel dilaporkan berada di lokasi saat insiden berlangsung.

Insiden lainnya terjadi di Jenin. OCHA menyatakan seorang pria Palestina ditembak hingga tewas oleh pasukan Israel di dalam rumahnya.

Data OCHA menunjukkan, sejak 1 Januari hingga 17 Agustus 2026, sedikitnya 22 warga Palestina di Tepi Barat tewas dalam berbagai serangan. Sebanyak 12 korban disebut tewas akibat serangan pemukim Israel, tujuh lainnya akibat tindakan pasukan Israel, sementara tiga korban meninggal dalam insiden yang pelakunya belum dapat dipastikan.

Jumlah tersebut belum memasukkan korban tewas maupun luka yang dilaporkan dalam insiden pada Jumat.

OCHA menyerukan agar warga Palestina di wilayah pendudukan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum internasional. PBB juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Selain itu, OCHA mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan mematikan dalam tindakan penegakan hukum semestinya hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.