
DENHAAG - Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan putusan penting terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam keputusan yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026), mahkamah menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.
Putusan yang disampaikan di Den Haag, Belanda, tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan sembilan hakim menyatakan setuju dan enam hakim lainnya menolak.
Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, menyampaikan bahwa tindakan Myanmar dalam operasi militer tersebut bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Dalam pembacaan putusannya, Iwasawa menegaskan bahwa kelompok Rohingya di wilayah Rakhine utara menjadi sasaran tindakan genosida oleh aparat keamanan Myanmar.
Mahkamah menguraikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi selama operasi militer berlangsung. Di antaranya pembunuhan terhadap ribuan warga sipil, kekerasan seksual secara luas, serta tindakan brutal yang turut menyasar anak-anak.
Tidak hanya itu, pasukan keamanan Myanmar juga dilaporkan menyerang warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke Bangladesh.
Dalam pertimbangannya, para hakim menilai rangkaian kekerasan tersebut tidak dapat semata-mata dikategorikan sebagai operasi keamanan untuk menghadapi kelompok pemberontak. Pola tindakan serta besarnya kehancuran yang ditimbulkan menjadi bagian penting dalam penilaian mahkamah mengenai adanya niat untuk memusnahkan sebagian kelompok Rohingya.
ICJ juga menyoroti bahwa dampak operasi militer tersebut telah melampaui batas tindakan yang dapat dibenarkan atas dasar kebutuhan militer.
Iwasawa menjelaskan, besarnya jumlah korban jiwa dan kerusakan yang terjadi menjadi faktor yang tidak mendukung klaim bahwa operasi Myanmar hanya ditujukan untuk memberantas pemberontakan.
Dengan demikian, alasan keamanan yang digunakan pemerintah Myanmar tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam proses hukum internasional terkait tragedi Rohingya. Peristiwa 2017 tersebut telah menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan memaksa masyarakat Rohingya meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan di negara lain.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |