
KUPANG - Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, memasuki babak baru. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menggelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026).
Kasus ini berkaitan dengan laporan seorang mahasiswi berinisial RWM (21), yang mengaku menjadi korban dugaan kekerasan seksual oleh pejabat publik tersebut.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, membenarkan peningkatan status penanganan perkara. Tim gabungan penyidik kini melanjutkan proses hukum dengan mendalami berbagai keterangan dan bukti yang telah diperoleh.
"Tim gabungan investigasi Polda NTT meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL," ujar Henry, Jumat (20/11/2026).
Dalam proses pengusutan, penyidik telah meminta keterangan dari 18 saksi. Pemeriksaan tersebut terdiri atas 13 saksi awal dan lima saksi tambahan yang dinilai memiliki informasi terkait perkara.
Polisi juga mengumpulkan sejumlah bukti pendukung, mulai dari hasil visum et repertum (VER), pemeriksaan psikologis korban, hingga keterangan ahli di bidang psikologi, medis, dan hukum pidana.
Selain itu, sejumlah barang turut diamankan untuk kepentingan penyidikan. Barang bukti tersebut di antaranya perangkat telepon genggam serta pakaian dalam milik korban berupa bra dan celana dalam.
Penyidik juga menelusuri rangkaian peristiwa sebelum korban bertemu dengan terlapor di rumah jabatan Bupati Kupang. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa dua orang yang diduga mengantarkan RWM untuk menemui Yosef Lede dengan tujuan mencari pekerjaan.
Pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut berlangsung selama dua hari, yakni Rabu (18/11/2026) dan Kamis (19/11/2026).
Tidak hanya itu, polisi turut meminta keterangan dari dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kupang yang saat kejadian bertugas menjaga rumah jabatan bupati.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sebelumnya, penyidik telah memperoleh hasil pemeriksaan visum terhadap RWM sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti.
Dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, kepolisian kini melanjutkan pendalaman untuk mengungkap secara jelas dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, serta hasil keterangan para ahli menjadi bagian dari proses yang masih berjalan.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |