ESC : ( Tutup Form )

Mentan Amran Murka, Mafia Penjualan Traktor Bantuan Pemerintah Terancam Hukuman Berat


Jumat, 20  November  2026 - 17:27 WIB

Mentan Amran Murka, Mafia Penjualan Traktor Bantuan Pemerintah Terancam Hukuman Berat
Foto Berita

MAROS - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang merupakan bantuan pemerintah. Ia menegaskan, pihak-pihak yang terbukti memperjualbelikan fasilitas tersebut harus mendapatkan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera.


Amran menyampaikan peringatan keras tersebut saat berada di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, alsintan yang diberikan pemerintah merupakan bantuan gratis bagi petani sehingga tidak boleh dialihkan untuk kepentingan pribadi maupun diperjualbelikan.


Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak petani, khususnya masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.


"Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini bantuan pemerintah untuk petani. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya," tegas Amran.


Dalam pengungkapan dugaan penyimpangan tersebut, Kementerian Pertanian menemukan indikasi praktik jual beli alsintan di sejumlah wilayah. Di Sulawesi Selatan, sekitar 85 unit alat pertanian telah dikumpulkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari jumlah itu, empat unit di antaranya diduga ditemukan dalam transaksi jual beli.


Pemerintah juga memperoleh informasi mengenai dugaan penyimpangan bantuan traktor di Kabupaten Takalar. Amran meminta seluruh unit yang bermasalah segera ditarik dan ditelusuri asal-usul serta pihak yang bertanggung jawab.


Menurutnya, seluruh bantuan pertanian bersumber dari uang negara yang berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar memberikan manfaat kepada petani sesuai tujuan awal program pemerintah.


Amran turut mengapresiasi keterlibatan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam membantu mengungkap dugaan praktik mafia alsintan. Ia meminta jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Polres hingga Polda, tidak ragu mengambil tindakan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.


Ia juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan tanpa perlakuan khusus, termasuk apabila pihak yang terlibat memiliki hubungan keluarga dengan pejabat pemerintahan.


"Kalau ada yang salah di sektor pertanian, tindak. Siapa pun yang bermain-main harus dihukum. Tidak boleh ada pengecualian," ujarnya.


Amran menjelaskan, pengawasan terhadap bantuan alsintan menjadi sangat penting karena pemerintah tengah mendorong percepatan modernisasi pertanian nasional. Pada 2026, Kementerian Pertanian menyalurkan sebanyak 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, disertai berbagai jenis mesin pertanian lainnya. Program tersebut didukung anggaran hingga triliunan rupiah.


Pengadaan peralatan tersebut bertujuan membantu petani meninggalkan metode pengolahan lahan tradisional menuju sistem pertanian yang lebih modern. Dengan dukungan mekanisasi, proses pengolahan tanah diharapkan berlangsung lebih cepat, biaya produksi dapat ditekan, dan pekerjaan petani menjadi lebih ringan.


Amran mengatakan, penggunaan alsintan juga memungkinkan petani segera mengolah lahan ketika musim hujan tiba sehingga proses produksi pertanian tidak mengalami keterlambatan.


Lebih jauh, ia menilai penyimpangan bantuan traktor bukan hanya persoalan administrasi distribusi barang. Praktik tersebut berpotensi menghambat program peningkatan produktivitas pangan dan merugikan petani yang seharusnya menerima manfaat bantuan.


Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperketat pengawasan terhadap berbagai persoalan di sektor pertanian, mulai dari distribusi pupuk, perdagangan beras hingga penyaluran alsintan.


Kementerian Pertanian mencatat terdapat 271 laporan dugaan pelanggaran dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan tersebut mencakup sejumlah komoditas dan program pertanian, tidak terbatas pada penyalahgunaan bantuan traktor.


Amran menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik mafia dan korupsi yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat luas, terutama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.


Menurutnya, persoalan pangan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas dan kepentingan negara. Karena itu, seluruh bentuk penyimpangan harus ditindak secara tegas.

Editor: Lukman Hakim
  • BERITA TERKAIT

kabarsurya.com di bawah naungan PT. Raja Inti Media merupakan media nasional dalam pemberitaan online yang berkomitmen menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan terpercaya dengan mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional. Mengusung tagline "Hadir Tanpa Batas" untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berita faktual, informatif dan berimbang. Menyajikan berbagai topik berita, mulai dari peristiwa nasional, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hingga gaya hidup dan teknologi. Setiap informasi yang dipublikasikan melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kualitas berita yang diterima oleh pembaca.

Contact Us


Alamat : Jl. Amanah Perhentian Marpoyan
Kode Pos:
WhatsApp: 082173544002
Email: admin@kabarsurya.com