
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap puluhan pelaku usaha impor yang diduga belum memenuhi ketentuan perdagangan selama periode Januari hingga Oktober 2026. Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 96 pelaku usaha masuk dalam daftar yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Bahkan, 27 pelaku usaha di antaranya telah menerima surat perintah penarikan dan pemusnahan barang impor yang tidak sesuai ketentuan.
Temuan tersebut berasal dari kegiatan pengawasan post-border yang dilakukan Kemendag menggunakan sistem berbasis risiko. Langkah ini bertujuan memastikan produk impor yang beredar di Indonesia memenuhi regulasi sekaligus menjaga kepentingan konsumen dan keberlangsungan industri dalam negeri.
Berdasarkan catatan Kemendag, terdapat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang masuk dalam pemantauan sepanjang sepuluh bulan pertama 2026.
Dari total tersebut, sebanyak 67.790 PIB atau sekitar 39,75% masuk kategori siap inspeksi. Selanjutnya, pemerintah melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap 28.441 PIB serta pemeriksaan khusus terhadap 733 PIB yang melibatkan 169 pelaku usaha.
Hasil pemeriksaan menunjukkan 73 pelaku usaha atau 43,20% telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 96 pelaku usaha lainnya masih membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah.
Rinciannya, sebanyak 51 pelaku usaha masih menjalani proses klarifikasi. Kemudian, 27 pelaku usaha dikenai perintah penarikan dan pemusnahan barang, sedangkan 18 lainnya mendapatkan surat peringatan.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pengawasan impor harus berjalan seimbang. Pemerintah perlu menjaga kelancaran aktivitas perdagangan, tetapi tetap memastikan seluruh produk yang masuk memenuhi persyaratan.
Menurut Moga, importir yang menjalankan kewajibannya harus mendapatkan kepastian dalam berusaha. Sebaliknya, pelaku usaha yang melanggar aturan akan dikenai tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menambahkan, pengawasan tersebut juga menjadi instrumen perlindungan masyarakat agar barang impor yang beredar memenuhi standar dan tidak merugikan konsumen.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Tertib Niaga, Sukoco, menyebut hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian impor.
Data yang diperoleh pemerintah akan dimanfaatkan untuk menyusun pemetaan risiko secara lebih akurat. Dengan demikian, pengawasan dapat diarahkan kepada pelaku usaha maupun komoditas yang membutuhkan perhatian khusus.
Sukoco menegaskan, keberhasilan pengawasan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pemeriksaan atau sanksi yang diberikan. Lebih dari itu, pemerintah ingin mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan perdagangan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kemendag memperkuat integrasi data yang mencakup perizinan, kepabeanan, realisasi impor, hingga rekam jejak kepatuhan perusahaan.
Salah satu instrumen yang dimanfaatkan adalah Indonesia Single Risk Management (ISRM), yang dikelola melalui Lembaga National Single Window (LNSW).
Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Purnomo, menjelaskan bahwa keterpaduan informasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketepatan pengawasan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memperbarui profil risiko importir berdasarkan karakteristik barang dan catatan kepatuhan masing-masing perusahaan.
Selain meningkatkan ketepatan pemeriksaan, integrasi data juga diharapkan mampu mengurangi pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama.
Pemerintah pun berharap sistem pengawasan berbasis risiko dapat menciptakan aktivitas impor yang lebih tertib, sekaligus memastikan barang yang masuk ke pasar domestik tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |