
JAKARTA - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, kali ini menyasar rumah yang berada di wilayah Bogor dan Tangerang.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai bagian dari pendalaman perkara yang juga dikaitkan dengan dugaan makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, penyidik masih melakukan pengembangan melalui rangkaian penggeledahan di kedua wilayah.
"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di Bogor dan Tangerang," kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan penyidikan tersebut turut berdampak pada agenda ekspose perkara antara Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026). Pembahasan perkara tersebut akhirnya ditunda hingga pekan depan karena penyidik masih melakukan langkah-langkah lanjutan di lapangan.
Sebelumnya, penyidik telah menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete serta sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan aktivitas para pihak dalam perkara tersebut.
Rumah di Cipete itu diduga berkaitan dengan Irjen Eko Hadi Santoso, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah diberhentikan dari institusi Polri melalui proses sidang etik.
Dalam perkembangan kasus ini, Bareskrim turut menetapkan sejumlah pejabat kepolisian sebagai tersangka atas dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Dua nama yang disebut dalam proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ahrie dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang etik pada 10 November 2026, sedangkan Eko menerima keputusan serupa pada 17 November 2026.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Dalam penyelidikan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya.
Sasaran penyadapan juga diduga tidak terbatas pada Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, hingga kalangan pengusaha turut disebut dalam perkara tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Penggeledahan di Bogor dan Tangerang menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang masih berlangsung. Polisi terus mengumpulkan bukti dan menelusuri keterkaitan berbagai lokasi dengan dugaan tindak pidana tersebut.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |