Pemko Padang Kebut Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Target Rampung pada 2027

PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses pemulihan hunian masyarakat dapat diselesaikan sesuai target nasional pada 2027.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan percepatan penyaluran bantuan menjadi fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat yang terdampak harus segera memperoleh kepastian agar dapat kembali menempati rumah yang layak.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan seluruh tahapan penyaluran bantuan dan pembangunan rumah.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak pascabencana hidrometeorologi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual. Pertemuan tersebut dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan diikuti puluhan kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Dalam arahannya, Suharyanto menargetkan penyaluran bantuan bagi rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang harus tuntas pada 2026. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) untuk rumah yang mengalami kerusakan berat ditargetkan selesai paling lambat pada 2027.

Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan peningkatan nilai bantuan pembangunan huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Penyesuaian tersebut dinilai diperlukan agar bantuan yang diberikan lebih memadai untuk membangun rumah yang layak huni.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, melaporkan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan.

Pemerintah Kota Padang juga telah mengusulkan tambahan enam kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan berikutnya. Selain itu, pembangunan 23 unit huntap mandiri sedang memasuki tahap pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB.

Hendri menjelaskan kebutuhan hunian tetap di Kota Padang mencapai 523 unit. Pemenuhannya akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, BNPB, kementerian terkait, serta dukungan lembaga sosial.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 unit akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, dengan 85 unit huntap terpusat yang telah mulai dikerjakan. Sementara 183 unit lainnya direncanakan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di kawasan Lambung Bukit mulai Agustus 2026.

Dengan berbagai program yang sedang berjalan, Pemerintah Kota Padang optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak bencana dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan BNPB pada 2027.