Sidang Pemakzulan Sara Duterte Dimulai, Filipina Hadapi Ujian Politik dan Konstitusi

MANILA - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, mulai menghadapi sidang pemakzulan di Senat pada Senin (6/7/2026). Persidangan bersejarah ini dinilai bukan hanya menentukan masa depan politik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut, tetapi juga berpotensi memengaruhi peta politik Filipina menjelang pemilihan presiden 2028.

Sidang ini menjadi proses pemakzulan pertama yang pernah dijalani seorang wakil presiden dalam sejarah Filipina. Perhatian publik pun tertuju pada jalannya persidangan yang dipandang sebagai ujian terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut.

Sara Duterte menghadapi sejumlah tuduhan, mulai dari dugaan penyalahgunaan dana publik, kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, hingga tuduhan mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, serta mantan Ketua DPR Filipina.

Meski demikian, Sara membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pemakzulan yang dihadapinya merupakan bagian dari manuver politik yang bertujuan melemahkan posisinya menjelang kontestasi politik nasional.

Juru bicara tim penuntut dari DPR Filipina, Robert 'Ace' Barbers, mengatakan pihaknya telah menyiapkan bukti untuk mendukung seluruh dakwaan yang diajukan.

"Kami akan membiarkan bukti-bukti berbicara dengan sendirinya," ujarnya.

Proses persidangan diperkirakan berlangsung cukup panjang. Lamanya sidang akan bergantung pada jumlah saksi, alat bukti yang diajukan, serta kemungkinan munculnya sengketa prosedural selama persidangan berlangsung.

Berdasarkan ketentuan konstitusi Filipina, sedikitnya 16 dari 24 anggota Senat harus menyatakan Sara Duterte bersalah agar ia dapat diberhentikan dari jabatannya.

Guru Besar Administrasi Publik Universitas Makati, Ederson Tapia, menilai legitimasi proses persidangan akan menjadi faktor yang jauh lebih penting dibandingkan hasil akhirnya.

Menurutnya, apabila masyarakat menilai persidangan berlangsung secara adil dan transparan, putusan apa pun akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, jika proses dianggap sarat kepentingan politik, maka hasilnya berpotensi memicu krisis kepercayaan publik.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Filipina, Jean Encinas-Franco. Ia menegaskan kedua belah pihak harus memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan bukti dan argumentasi agar integritas proses hukum tetap terjaga.

Ia mengingatkan pengalaman pemakzulan Presiden Joseph Estrada pada 2000 yang berujung demonstrasi besar-besaran setelah Senat menolak membuka sejumlah bukti penting. Krisis politik tersebut akhirnya menyebabkan Estrada lengser dari jabatannya pada Januari 2001.

Di sisi lain, pengacara Sara Duterte, Michael Poa, memastikan tim pembela telah menyiapkan strategi hukum untuk membantah seluruh tuduhan. Ia menyebut dakwaan terhadap kliennya tidak memiliki dasar yang kuat, meski belum memastikan apakah Sara akan hadir langsung pada sidang perdana atau diwakili kuasa hukumnya.

Persidangan ini juga menjadi babak terbaru dalam memburuknya hubungan politik antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte. Keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pemilu 2022 dan berhasil memenangkan pemilihan, namun hubungan keduanya semakin renggang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketegangan politik semakin meningkat setelah Rodrigo Duterte dipindahkan ke tahanan Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag untuk menghadapi persidangan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait kebijakan perang melawan narkoba semasa pemerintahannya.

Perseteruan antara keluarga Marcos dan Duterte turut memengaruhi dinamika politik di Senat. Meski konfigurasi dukungan antarfraksi terus berubah, para analis menilai belum dapat dipastikan bagaimana masing-masing senator akan memberikan suara ketika putusan pemakzulan akhirnya diambil.

Hasil persidangan diperkirakan tidak hanya menentukan kelanjutan karier politik Sara Duterte, tetapi juga akan menjadi salah satu penentu arah kontestasi politik Filipina menuju Pemilihan Presiden 2028.