Wapres Filipina Sara Duterte Didakwa Terkait Dugaan Ancaman Bunuh Marcos

MANILA - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte resmi menghadapi dakwaan pidana terkait dugaan ancaman serius terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Perkara tersebut diajukan ketika Sara juga tengah menjalani proses pemakzulan di Senat Filipina.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Filipina, Polo Martinez, mengatakan dakwaan berupa grave threats tersebut resmi diajukan pada Selasa (11/8/2026) di pengadilan yang berada di Quezon City.

Kasus ini berawal dari laporan pidana National Bureau of Investigation (NBI) pada Februari 2025. Laporan tersebut dibuat beberapa bulan setelah Sara Duterte menggelar konferensi pers pada malam hari dan menyampaikan pernyataan kontroversial mengenai Presiden Marcos.

Saat itu, Sara mengaku telah menyiapkan seseorang untuk membunuh Marcos, istri sang presiden, serta mantan anggota kongres yang juga merupakan sepupunya, apabila dirinya terlebih dahulu dibunuh.

Sara menyampaikan pernyataan tersebut di tengah konflik politiknya dengan pemerintahan Marcos. Ia mengklaim dirinya merasa terancam dalam perseteruan yang terjadi.

Pihak kuasa hukum Sara kemudian mempersoalkan proses hukum tersebut. Pengacara Paul Lawrence Lim berpendapat perkara pidana seharusnya tidak berjalan ketika proses pemakzulan terhadap kliennya masih berlangsung.

“Sebagai pejabat yang dapat dimakzulkan, Wakil Presiden tidak dapat dituntut atas dugaan pelanggaran yang juga menjadi subjek perkara pemakzulan,” kata Lim.

Namun, Kementerian Kehakiman Filipina menilai proses pidana dan pemakzulan dapat berjalan secara bersamaan. Martinez mengatakan perkara pidana tersebut kini berada di bawah kewenangan pengadilan.

Ia menegaskan pemerintah telah memenuhi standar yang dianggap tinggi sebelum kasus tersebut dibawa ke tahap selanjutnya.

Pandangan serupa disampaikan Profesor Dante Gatmaytan dari Fakultas Hukum University of the Philippines. Menurutnya, tidak terdapat aturan yang secara khusus melarang proses pidana terhadap Sara berlangsung bersamaan dengan persidangan pemakzulan.

“Ini tidak inkonstitusional,” kata Gatmaytan kepada AFP.

Dalam hukum Filipina, seseorang yang terbukti bersalah atas tuduhan grave threats dapat dikenai hukuman penjara antara satu hingga enam bulan.

Sementara itu, tuduhan lain berupa inciting to sedition yang sebelumnya tercantum dalam laporan NBI telah dibatalkan.

Di sisi lain, proses pemakzulan Sara Duterte di Senat juga terus berlangsung. Ia dimakzulkan pada Mei atas sejumlah tuduhan, termasuk dugaan gratifikasi dan korupsi.

Persidangan pada Selasa memasuki hari ke-14. Hasil proses tersebut dinilai dapat menentukan kelanjutan karier politik Sara, termasuk rencananya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Filipina 2028.

Apabila dinyatakan bersalah dalam proses pemakzulan, Sara akan kehilangan jabatan sebagai wakil presiden dan dapat dikenai larangan permanen untuk menduduki jabatan politik yang dipilih melalui pemilu.