SENEGAL - Ketegangan politik di Senegal semakin memuncak setelah Presiden Bassirou Diomaye Faye secara resmi memecat Perdana Menteri Ousmane Sonko. Pemecatan ini terjadi di tengah krisis utang besar yang mengguncang stabilitas ekonomi negara.

Langkah tersebut diambil setelah muncul perbedaan tajam antara kedua pemimpin terkait strategi penanganan krisis utang dan kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Senegal tengah menghadapi skandal utang tersembunyi senilai sekitar US$7 miliar (±Rp125 triliun) yang berasal dari pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melonjak hingga 132%, meningkatkan risiko gagal bayar.

Lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P telah menurunkan peringkat kredit Senegal akibat meningkatnya ketidakpastian fiskal.

Presiden Faye memilih jalur negosiasi dengan IMF untuk menstabilkan ekonomi dan merestrukturisasi utang negara.

Namun, Sonko menolak keras pendekatan tersebut dan menyebut restrukturisasi sebagai bentuk pelemahan kedaulatan negara. Ia juga menentang kenaikan harga bahan bakar serta kebijakan pengetatan fiskal lainnya.

Perbedaan pandangan ini memperdalam konflik internal pemerintahan dan menciptakan dua pusat kekuasaan yang saling bersaing.

Meski telah dipecat, Sonko tetap memiliki pengaruh kuat setelah terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional dengan dukungan mayoritas parlemen.

Parlemen bahkan mendorong perubahan undang-undang pemilu yang dapat membuka jalan bagi Sonko untuk kembali maju dalam pemilihan presiden 2029.

Para analis menilai situasi ini dapat memicu stagnasi kebijakan serta meningkatkan ketidakstabilan politik di Senegal. Kondisi tersebut juga berpotensi berdampak pada stabilitas kawasan Afrika Barat, termasuk hubungan dengan blok ECOWAS.

Selain itu, keterbatasan ruang fiskal dan potensi demonstrasi publik menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Faye dalam beberapa bulan ke depan.