BPJS Kesehatan Perkuat Layanan Jantung, Fokus pada Hasil Pengobatan

JAKARTA - BPJS Kesehatan mendorong perubahan pola pelayanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fokus pelayanan diarahkan tidak hanya pada jumlah tindakan medis, tetapi juga pada hasil kesehatan yang diterima pasien.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pendekatan Value-Based Health Care menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN.

Menurutnya, kenaikan biaya pelayanan kesehatan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Sepanjang 2025, total pembiayaan pelayanan kesehatan JKN mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi tersebut digunakan untuk pelayanan di rumah sakit.

Penyakit jantung menjadi salah satu kelompok penyakit dengan kebutuhan pelayanan dan pembiayaan yang besar. Pada 2025, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 29,7 juta kasus penyakit jantung yang dijamin melalui Program JKN, dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Prihati menilai penanganan penyakit jantung perlu dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Pengendalian faktor risiko sejak awal dinilai dapat membantu mencegah kondisi peserta berkembang menjadi lebih serius.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengawasan tekanan darah dan kadar gula, pemeriksaan HbA1C secara berkala, pemantauan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, serta pengawasan terhadap peserta yang memiliki risiko tinggi.

Sementara di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong penguatan layanan yang mengutamakan mutu dan hasil pengobatan. Beberapa pendekatan yang dikembangkan mencakup pengambilan keputusan melalui Heart Team, penerapan tata laksana sesuai pedoman medis, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.

Perubahan juga diarahkan pada sistem pemantauan mutu. BPJS Kesehatan ingin indikator pelayanan intervensi jantung tidak hanya mengukur proses, tetapi juga menilai hasil yang diperoleh pasien.

Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi waktu respons dalam kondisi kritis, keselamatan pasien setelah tindakan, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, serta efisiensi sistem rujukan.

"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," kata Prihati.

Dukungan terhadap peningkatan mutu pelayanan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Kodam III Siliwangi, Tri Adrijanto Santoso. Ia mengatakan kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada teknologi medis, tetapi juga akses, kecepatan, dan mutu pelayanan.

Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi menyebut pelayanan jantung menjadi salah satu layanan yang banyak dimanfaatkan peserta JKN di rumah sakit tersebut.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira mencatat 975 pasien yang mendapatkan layanan cathlab. Seluruh pasien tersebut merupakan peserta JKN.

Muchlas mengatakan peningkatan kualitas layanan harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan kepada pasien perlu mengutamakan ketepatan, kecepatan, keamanan, mutu, serta kebutuhan pasien.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, juga menilai penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk penyakit dengan biaya pelayanan yang tinggi dalam Program JKN.

Ia mendorong penguatan langkah promotif dan preventif, terutama karena sejumlah faktor risiko penyakit jantung berkaitan dengan pola hidup. Penerapan gaya hidup sehat dinilai penting untuk membantu menekan risiko penyakit tersebut.

Timbul juga mendorong penerapan pendekatan berbasis outcome dalam Program JKN agar efisiensi pembiayaan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan peserta.