Cak Imin Dorong Anggaran Pemberdayaan bagi Penerima Bansos, Targetkan Kemiskinan Terus Turun

JAKARTA - Pemerintah mendorong perluasan akses program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diharapkan dapat membantu keluarga kurang mampu meningkatkan taraf hidup sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan anggaran pemberdayaan perlu terus diperkuat agar semakin banyak penerima bansos memperoleh kesempatan mengembangkan potensi ekonomi mereka.

Menurutnya, masyarakat miskin tidak cukup hanya mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga perlu memperoleh dukungan agar mampu membangun usaha, mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

"Karena itu, kita akan mendorong anggaran-anggaran pemberdayaan, terus akan kita dorong supaya semakin banyak para penerima bansos mendapatkan anggaran pemberdayaan," kata Cak Imin dalam keterangannya yang dikutip Minggu (25/10/2026).

Cak Imin menilai peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya menekan angka kemiskinan. Ketika penerima bantuan sosial semakin mandiri, jumlah masyarakat yang membutuhkan bansos diharapkan ikut berkurang.

Ia menegaskan, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar melalui penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah perlu menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi, mulai dari akses pekerjaan, pengembangan usaha, dukungan pembiayaan, hingga kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Cak Imin juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan nasional telah mengalami penurunan dari kisaran 9 persen menjadi sekitar 8 persen.

Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun ini. Sementara itu, target berikutnya adalah menekan angka kemiskinan nasional hingga maksimal 5 persen pada 2029.

Selain menyasar penerima bansos, upaya pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Cak Imin menilai pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif agar mampu mengembangkan usaha dan bersaing di pasar.

Bantuan yang diperlukan tidak terbatas pada pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan keterampilan, perbaikan kualitas produk, kemudahan memperoleh bahan baku, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif serta pemerintah desa.

Melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, memperkuat daya saing produk, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah berharap pendekatan pemberdayaan yang terintegrasi dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.