Kursi DPRD Jakarta Terancam Berkurang, Revisi UU DKJ Didorong Masuk Prolegnas

JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendorong revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Revisi tersebut dinilai penting untuk mempertahankan jumlah anggota DPRD Jakarta yang saat ini mencapai 106 kursi. Tanpa aturan khusus, jumlah kursi berpotensi turun menjadi 85 berdasarkan formula umum dalam aturan pemilu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Jumat (2/10/2026).

"Saya mendesak agar revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, terutama Pasal 11 ayat 3, masuk ke dalam prioritas Prolegnas," ujar Baco, Senin (5/10/2026).

Menurut Baco, ketentuan khusus jumlah kursi perlu dipertahankan karena status perpindahan ibu kota ke IKN belum sepenuhnya ditetapkan secara resmi.

Ia menegaskan permintaan tersebut bukan untuk memperoleh keistimewaan tambahan, melainkan menjaga keterwakilan warga Jakarta di parlemen daerah.

Baco menyebut satu anggota DPRD Jakarta saat ini mewakili sekitar 100 ribu penduduk. Jika jumlah kursi berkurang, ia khawatir akses masyarakat terhadap wakilnya di legislatif semakin terbatas.

DPRD Jakarta juga mengusulkan ketentuan jumlah anggota maksimal 125 persen dari formula berdasarkan jumlah penduduk. Dengan skema tersebut, jumlah kursi saat ini dapat dipertahankan.

Baco mengatakan revisi perlu diselesaikan sebelum tahapan Pemilu 2029 memasuki batas waktu penetapan jumlah kursi, agar KPU memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyusun ketentuan pemilu.