UMNO Lunasi Denda Rp222 Miliar, Najib Razak Berpeluang Jalani Hukuman di Rumah

KUALALUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, semakin dekat dengan kemungkinan menjalani sisa masa hukumannya di kediaman pribadi. Peluang tersebut terbuka setelah Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menyelesaikan pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar Rp222,2 miliar.

UMNO mengumumkan pelunasan kewajiban tersebut kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada Jumat (6/11/2026). Pembayaran denda menjadi salah satu persyaratan dalam keputusan pengampunan kerajaan yang diberikan kepada Najib.

Dalam pernyataan resminya, UMNO memastikan seluruh proses pembayaran telah diselesaikan pada Jumat pagi.

"UMNO telah menyelesaikan seluruh proses pembayaran kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pagi ini," demikian pernyataan partai tersebut.

Dengan terpenuhinya kewajiban pembayaran, Najib berpeluang dipindahkan dari penjara ke rumah untuk menjalani sisa hukumannya melalui mekanisme tahanan rumah. Meski demikian, belum ada informasi resmi mengenai tanggal pelaksanaan pemindahan tersebut.

Sebelumnya, pada September 2026, Raja Malaysia telah menyetujui permohonan agar Najib dapat menjalani sisa masa pidana di kediamannya. Persetujuan tersebut merupakan bagian dari pengampunan kerajaan kedua yang diterima mantan pemimpin Malaysia itu dalam perkara hukum yang menjeratnya.

UMNO diketahui melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kewajiban denda tersebut. Pelunasan ini sekaligus menjadi langkah penting dalam memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan keputusan pengampunan kerajaan.

Najib Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia yang menjabat selama periode 2009 hingga 2018. Karier politiknya kemudian menghadapi persoalan serius setelah dirinya terseret kasus korupsi yang berkaitan dengan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Lembaga investasi tersebut didirikan ketika Najib masih menjabat sebagai perdana menteri. Kasus penyelewengan dana 1MDB menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang mengguncang Malaysia dan mendapat perhatian internasional.

Najib dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi tersebut. Namun, ia secara konsisten membantah melakukan pelanggaran.

Pembayaran denda oleh UMNO kini menjadi perkembangan terbaru dalam proses hukum yang dijalani mantan perdana menteri tersebut.

Hingga Jumat (6/11/2026), belum terdapat kepastian kapan Najib akan dipindahkan ke kediamannya. Pihak ajudan Najib juga belum memberikan keterangan terkait jadwal pelaksanaan tahanan rumah tersebut.

Dengan demikian, meskipun kewajiban pembayaran telah diselesaikan, pelaksanaan pemindahan Najib masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pihak berwenang Malaysia.