Kejagung Geledah Enam Lokasi di Jakarta terkait Kasus Korupsi Nikel Sultra, Uang Rp11,7 Miliar Disita

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam perkembangan terbaru, penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Jakarta dan menemukan uang tunai dengan total mencapai Rp11,7 miliar.

Penggeledahan tersebut berlangsung pada Kamis (5/11/2026), dengan melibatkan tim penyidik bersama personel digital forensik. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan untuk kepentingan penyidikan perkara yang diduga melibatkan beberapa perusahaan pertambangan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa uang yang ditemukan berasal dari dua lokasi berbeda.

"Tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta," kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Selain uang tunai, penyidik juga membawa sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan-perusahaan yang sedang diselidiki.

Barang bukti tersebut meliputi telepon genggam, laptop, serta perangkat kamera pengawas atau CCTV. Dokumen-dokumen yang ditemukan selama penggeledahan juga menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik.

Seluruh barang bukti tersebut nantinya akan dianalisis untuk membantu mengungkap dugaan aliran dana dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejagung menyebut dugaan tindak pidana dalam perkara ini berlangsung selama periode 2013 hingga 2025. Penyidik tengah menelusuri aktivitas enam perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan nikel.

Perusahaan yang disebut dalam penyidikan tersebut adalah PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Berdasarkan keterangan penyidik, aktivitas pertambangan keenam perusahaan itu diduga berada di bawah kendali seseorang bernama Arif Kurniawan yang disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner.

Penyidik masih mendalami keterkaitan masing-masing perusahaan, termasuk dugaan pengendalian kegiatan usaha serta kemungkinan adanya praktik yang merugikan negara.

Penyitaan uang miliaran rupiah dan sejumlah perangkat elektronik menjadi bagian dari upaya Kejagung mengumpulkan bukti dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai mekanisme pengelolaan pertambangan, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.

Hingga Jumat (6/11/2026), penyidikan masih berlangsung. Kejagung belum mengungkap secara lengkap seluruh konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.