Registrasi Perlinsos Digital Dikebut, Mendagri Minta Pemda Bentuk Satgas hingga Tingkat Daerah

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta bergerak lebih cepat dalam mendata masyarakat melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dengan memanfaatkan integrasi data kependudukan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, percepatan registrasi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria benar-benar terdata sebagai calon penerima bantuan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama para gubernur, bupati, dan wali kota secara daring dan luring dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Tito menjelaskan, digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan birokrasi dan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan.

"Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual," ujar Tito.

Menurutnya, sektor perlindungan sosial menjadi salah satu bidang pertama yang diuji dalam penerapan sistem pemerintahan digital tersebut. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih mudah tanpa harus mendatangi banyak instansi.

Dalam pengembangan Perlinsos Digital, data kependudukan berbasis KTP elektronik menjadi fondasi untuk menghubungkan berbagai layanan publik. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri turut mendukung integrasi melalui pemanfaatan data biometrik.

Ke depan, pemerintah menargetkan berbagai layanan seperti kesehatan, pendidikan, pertanahan, hingga administrasi kendaraan bermotor dapat terhubung melalui satu identitas digital.

Tito menyebut sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pencocokan data masyarakat dengan sejumlah informasi lain, termasuk kepemilikan tanah dan kendaraan. Data itu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menilai kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan tunai, bantuan nontunai, keduanya, atau tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa (dikategorikan), bantuan dalam bentuk tunai atau layak bantuan non-tunai atau layak mendapatkan dua-duanya. Disebutkan juga tidak layak karena punya mobil, punya tanah luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," jelasnya.

Sistem ini dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat ketepatan penyaluran bantuan pemerintah.

Berdasarkan data dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, jumlah keluarga yang telah menyelesaikan registrasi mencapai 18,8 juta kepala keluarga (KK).

Sementara itu, jumlah agen yang terdaftar telah melampaui 1,05 juta orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 502 ribu agen tercatat aktif membantu proses registrasi masyarakat.

Tito menilai keberadaan agen sangat penting untuk menjangkau warga yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi digital. Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar maupun kemampuan mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

Karena itu, pemerintah membutuhkan pendamping lapangan agar proses pendataan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Kemudian, agen yang sudah terdaftar lebih dari 1 juta orang," ungkapnya.

Selain membantu pemerintah pusat, registrasi tersebut juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Data yang lebih terintegrasi diharapkan membantu pemda mengenali kondisi masyarakat, menyusun kebijakan perlindungan sosial, serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Tito memberikan apresiasi kepada Aceh dan Bali yang mencatatkan persentase registrasi tertinggi.

Aceh berada di posisi teratas dengan capaian 51,25 persen, disusul Bali sebesar 50,73 persen. Kedua provinsi tersebut telah melampaui angka registrasi 50 persen.

Tito meminta daerah lain mengikuti capaian tersebut dengan membentuk satuan tugas percepatan registrasi Perlinsos Digital. Satgas disarankan melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ia mengusulkan kepala Dinas Sosial menjadi ketua satgas, Sekretaris Daerah bertindak sebagai pengawas, sedangkan kepala daerah menjadi penanggung jawab pelaksanaan program.

"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," kata Tito.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilannya.

Pemerintah berharap percepatan registrasi Perlinsos Digital dapat memperkuat basis data penerima bantuan, mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial di seluruh Indonesia.