Buang Limbah Radioaktif Cesium-137, PT Peter Metal Technology Didenda Rp2 Miliar

SERANG - Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai prosedur berujung sanksi pidana bagi PT Peter Metal Technology (PT PMT). Perusahaan peleburan logam asal China tersebut dijatuhi denda Rp2 miliar oleh Pengadilan Negeri Serang dalam perkara pencemaran limbah radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Kabupaten Serang.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim pada Kamis (5/11/2026). Selain menjatuhkan hukuman kepada perusahaan, pengadilan juga sebelumnya memvonis Direktur PT PMT, Lin Jingzhang, dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan denda sebesar Rp2 miliar terhadap korporasi. Perusahaan juga menghadapi ancaman pembekuan kegiatan usaha apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai tenggat yang ditentukan pengadilan.

Dikutip dari CNA, majelis hakim menilai PT PMT terbukti tidak menjalankan pengelolaan limbah B3 sebagaimana ketentuan hukum. Perusahaan dinilai menyerahkan material sisa produksi kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi untuk menangani limbah berbahaya.

Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan Pasal 59 juncto Pasal 116 juncto Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hakim menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban memastikan setiap tahapan pengelolaan limbah dilakukan sesuai prosedur, termasuk pengangkutan dan penyerahan material kepada pihak berizin.

Besaran denda yang dijatuhkan kepada PT PMT lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, jaksa meminta perusahaan membayar denda Rp3 miliar serta menjalankan kewajiban bioremediasi lingkungan dengan nilai mencapai Rp4,38 miliar.

Hal serupa terjadi dalam perkara Direktur PT PMT, Lin Jingzhang. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dengan denda Rp50 juta atau subsider kurungan selama 50 hari.

Pengadilan juga menetapkan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset perusahaan apabila kewajiban pembayaran denda tidak dipenuhi. Jika hasil pelelangan tidak mencukupi, pembekuan izin usaha dapat diberlakukan sesuai ketentuan putusan.

Kasus pencemaran ini bermula pada 19 Mei 2025, ketika seorang warga bernama Sayuti mendatangi pabrik PT PMT untuk meminta material sisa produksi berupa slag, pasir pembakaran, dan refraktori bekas.

Material tersebut rencananya digunakan untuk menguruk lahan. Permintaan itu kemudian diteruskan oleh staf penerjemah perusahaan, Tety Juarsih, kepada Lin Jingzhang.

Lin menyetujui pemberian material tersebut tanpa membebankan biaya pengangkutan kepada pihak peminta.

Sehari kemudian, pada 20 Mei 2025, Sayuti mengangkut material menggunakan truk engkel sebanyak dua kali perjalanan. Limbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menguruk lahan tempat penampungan barang bekas milik Dadang Hidayat.

Dalam persidangan, majelis hakim menilai penyerahan material tanpa prosedur pengelolaan yang sesuai menjadi bukti lemahnya pengawasan internal perusahaan.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa PT PMT sebelumnya telah terbiasa mengurus dokumen manifes pengangkutan limbah B3 melalui jalur resmi. Karena itu, perusahaan dinilai seharusnya memahami kewajiban administratif dan prosedur penanganan material sisa produksi.

Putusan terhadap PT PMT menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas persoalan pencemaran Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande.

Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab pengelolaan limbah hanya dengan menyerahkan material sisa produksi kepada pihak lain.

Pengelolaan limbah radioaktif membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat.

Dengan adanya putusan tersebut, tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah menjadi perhatian penting, termasuk kepastian pelaksanaan sanksi dan langkah pemulihan lingkungan yang diperlukan.