Palembang Segera Punya Pembangkit Listrik dari Sampah, Kapasitas Produksi Tembus 20 MW

PALEMBANG - Sampah perkotaan di Palembang, Sumatera Selatan, segera dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pembangkit tersebut ditargetkan mampu menghasilkan listrik hingga 20 megawatt (MW) sekaligus mengolah 1.000 ton sampah setiap hari.

Proyek yang berlokasi di kawasan Kertapati ini ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 8 Desember 2026. Hingga Oktober 2026, pembangunan fasilitas senilai US$160 juta atau hampir Rp3 triliun tersebut telah mencapai 96%.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung perkembangan proyek tersebut pada Rabu (4/11/2026). Ia menyampaikan harapan agar fasilitas pengolahan sampah itu dapat segera diresmikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Insya Allah Desember ini mudah-mudahan sudah bisa kita resmikan. Bayangkan, sesuatu yang tadinya menjadi masalah besar bagi lingkungan, sekarang bisa diubah menjadi energi listrik yang bermanfaat," ujar Zulkifli Hasan, dikutip Jumat (6/11/2026).

Saat ini, fasilitas PSEL Palembang telah memasuki tahap uji coba operasional atau commissioning. Bahkan, listrik yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah tersebut sudah mulai disalurkan ke jaringan PLN.

Kapasitas pembangkit yang awalnya dirancang sebesar 17,7 MW berpotensi meningkat menjadi 18,6 MW hingga 20 MW pada kondisi produksi puncak.

Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 8 hektare dengan skema Build Own Operate (BOO) tersebut memiliki kemampuan pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari. Jumlah itu setara dengan hampir 80% dari total timbulan sampah harian Kota Palembang yang mencapai sekitar 1.260,956 ton.

Dari sisi pemanfaatan, produksi listrik PSEL diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 12.000 hingga 14.000 rumah tangga. Proyek ini juga diproyeksikan membuka kesempatan kerja bagi 600 hingga 1.000 orang, termasuk tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pengelolaan sampah.

Zulkifli mengatakan, pengolahan sampah menjadi energi merupakan salah satu langkah untuk mengurangi persoalan lingkungan perkotaan. Selama ini, penumpukan sampah berpotensi menimbulkan pencemaran, penyebaran mikroplastik, emisi gas metana, hingga risiko kebakaran.

Meski pembangunan fisik hampir selesai, pemerintah masih menghadapi pekerjaan lanjutan terkait pembiayaan operasional fasilitas tersebut. Salah satu komponen penting adalah tipping fee, yakni biaya pengolahan sampah yang ditetapkan sebesar Rp400.000 per ton.

Untuk mendukung operasional pada 2027, Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan anggaran Rp90 miliar. Dari kebutuhan biaya pengolahan tersebut, pemerintah daerah berkontribusi sebesar Rp90.000 per ton.

Sementara kekurangan sebesar Rp310.000 per ton diharapkan dapat ditanggung pemerintah pusat melalui Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.

Persoalan pembiayaan ini berkaitan dengan proses peralihan regulasi dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 menuju Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Pemerintah juga tengah mendorong penyelesaian sejumlah aspek administrasi dan hukum agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut mencakup penyusunan Bridging Agreement, proses uji tuntas atau due diligence oleh Danantara, serta penguatan dasar hukum terkait kepemilikan lahan pemerintah daerah dan pengalihan aset kelistrikan kepada PLN.

Transisi regulasi direncanakan berjalan secara paralel setelah fasilitas mencapai tahap Commercial Operation Date (COD). Hal ini juga mempertimbangkan ketentuan pengalihan kepemilikan saham yang belum dapat dilakukan pada masa sebelum operasional komersial.

Dengan tingkat penyelesaian pembangunan mencapai 96%, PSEL Palembang kini memasuki tahap akhir sebelum beroperasi secara komersial. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan sekaligus menambah pasokan energi listrik bagi masyarakat.