Peserta BPJS Kesehatan Desil 8 Berpeluang Dapat Bantuan Iuran, Ini Skema Pembayarannya

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan rencana perluasan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dalam skema yang sedang dibahas, masyarakat yang masuk kelompok Desil 1 hingga Desil 8 berpeluang mendapatkan jaminan pembayaran iuran melalui anggaran pemerintah.

Rencana tersebut disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Pembahasan dilakukan untuk memperluas perlindungan kesehatan sekaligus memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, rancangan pembiayaan nantinya dibagi berdasarkan kelompok desil. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota akan memiliki tanggung jawab pembiayaan masing-masing.

Dalam simulasi yang tengah disusun, masyarakat Desil 1 hingga 4 akan ditanggung melalui APBN. Sementara itu, Desil 5 dan 6 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui APBD. Adapun pembiayaan untuk Desil 7 dan 8 direncanakan dibebankan kepada pemerintah provinsi.

Gus Ipul menegaskan bahwa pembagian tersebut masih dalam tahap simulasi dan belum menjadi kebijakan final.

"Perlu saya sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini masih dalam tahap simulasi dan pembahasan. Kita terus mendalami, ada beberapa skema, salah satunya adalah ini," ujarnya, Rabu (4/11/2026).

Ia menyebutkan, saat ini sekitar 156,8 juta penduduk atau setara 55 persen populasi Indonesia telah memperoleh bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan melalui berbagai skema pemerintah, termasuk PBI, PBPU Pemda, dan PBPU Mandiri kelas 3.

Perluasan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi yang akurat.

Menurut Gus Ipul, terdapat tiga sasaran utama dalam rancangan kebijakan ini. Pertama, memperluas perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kelompok Desil 1-8, termasuk warga rentan yang berpotensi jatuh miskin akibat biaya pengobatan.

Kedua, membangun pembagian tanggung jawab pembiayaan yang lebih proporsional antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, memastikan bantuan tepat sasaran melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam simulasi tersebut, pemerintah menggunakan asumsi iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan.

Untuk kelompok Desil 1-4, diperkirakan terdapat 104,15 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp52,49 triliun per tahun yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.

Selanjutnya, kelompok Desil 5-6 mencakup sekitar 46,06 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp23,22 triliun per tahun. Pembiayaannya direncanakan melalui APBD kabupaten/kota.

Sementara kelompok Desil 7-8 diperkirakan mencakup 37,84 juta orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp19,07 triliun per tahun yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Secara keseluruhan, simulasi tersebut memperkirakan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp94,78 triliun untuk 188 juta calon penerima bantuan iuran.

Gus Ipul menjelaskan, tidak seluruh penduduk yang masuk Desil 1-8 otomatis menjadi penerima bantuan. Sebagian masyarakat sudah memperoleh jaminan kesehatan melalui perusahaan tempat mereka bekerja atau membayar iuran secara mandiri.

Berdasarkan pemetaan Kemensos, jumlah penduduk pada kelompok Desil 1-8 mencapai sekitar 223,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 188 juta orang dapat diusulkan memperoleh bantuan iuran pemerintah, sedangkan sekitar 35,3 juta lainnya telah dijamin pemberi kerja atau menjadi peserta mandiri kelas I dan II.

Pemerintah juga menginginkan agar perubahan posisi desil akibat pembaruan data tidak langsung menyebabkan masyarakat kehilangan perlindungan kesehatan.

Dengan rancangan ini, masyarakat yang mengalami perubahan kategori sosial ekonomi hingga Desil 6-8 diharapkan tetap memperoleh jaminan JKN selama memenuhi kriteria penerima bantuan.

Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu hasil pembahasan pemerintah sebelum skema baru tersebut ditetapkan dan diberlakukan secara resmi.