Pemulihan Fasilitas Kesehatan Pascabencana di Sumatera Hampir Tuntas, Enam Pustu Masih dalam Penanganan

JAKARTA - Pemulihan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam menunjukkan perkembangan positif. Sebagian besar rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas dilaporkan telah kembali beroperasi, sementara enam puskesmas pembantu (pustu) masih dalam proses pemulihan.

Perkembangan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pascabencana yang digelar secara hybrid dari Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Tito mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran yang dinilai telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan di daerah terdampak.

Menurut Tito, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ditargetkan berlangsung selama tiga tahun, yakni pada 2026 hingga 2028. Ia berharap kemajuan pemulihan fasilitas kesehatan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan sektor lainnya.

Selain melalui penanganan teknis, percepatan pemulihan juga didukung oleh tambahan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan keuangan dalam beberapa tahap bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.

Tahap pertama berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi. Selain itu, setiap provinsi memperoleh tambahan sebesar Rp20 miliar.

Selanjutnya, pemerintah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun pada Februari 2026. Bantuan berikutnya berupa dukungan keuangan melalui TKD senilai Rp1,4 triliun untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang terdampak bencana.

Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai sektor yang terdampak bencana.

Meski dukungan anggaran telah diberikan, Tito menyoroti masih adanya pemerintah daerah yang belum memaksimalkan penggunaan tambahan dana TKD.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 12 Oktober 2026, sejumlah daerah tercatat memiliki realisasi anggaran tambahan yang masih berada di bawah 50 persen. Bahkan, terdapat daerah dengan realisasi kurang dari 10 persen.

Tito meminta pemerintah daerah segera mengoptimalkan pemanfaatan anggaran tersebut agar proses pemulihan tidak berjalan lambat. Kemendagri, lanjutnya, akan melakukan pendampingan dan mendorong kepala daerah untuk mempercepat pelaksanaan program.

Ia juga menekankan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian serta lembaga terkait diharapkan bekerja secara bersamaan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target.

Tito menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pemerintah berharap pemulihan fasilitas kesehatan dapat terus berlanjut sehingga masyarakat di wilayah terdampak kembali memperoleh layanan medis secara optimal. Sementara itu, percepatan penggunaan anggaran menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar target rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 dapat tercapai.