Pemerintah Siapkan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan, Ini Penerimanya

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Program tersebut ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan serta kepala suku di wilayah setempat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, dari total rumah yang direncanakan, sebanyak 2.000 unit akan diperuntukkan bagi masyarakat, sedangkan 200 unit lainnya untuk kepala suku.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat lintas instansi yang melibatkan Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pertemuan tersebut juga dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta sejumlah bupati.

Maruarar mengatakan, berbagai masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses pengadaan dilanjutkan.

“Saya akan laporkan kepada Pak Presiden, karena tadi ada masukan-masukan yang berharga dari diskusi dengan para bupati dan gubernur, termasuk masukan dari BPKP,” ujar Maruarar, Selasa (29/9/2026).

Dalam proses persiapan pembangunan, pemerintah melibatkan BPKP, LKPP, dan BPS untuk memastikan pengadaan rumah berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.

Program pembangunan rumah di Papua Pegunungan sebenarnya telah dibahas sejak awal 2026. Pada April lalu, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena mengenai pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Salah satu pembahasan saat itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara tertib dan akuntabel.

Pembangunan 2.200 rumah tersebut nantinya turut melibatkan kontraktor dan pelaku usaha lokal.

Pemerintah berharap keterlibatan pelaku usaha daerah tidak hanya membantu kelancaran pembangunan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Tenaga kerja lokal juga diharapkan dapat memperoleh manfaat melalui kesempatan kerja yang muncul selama proses pembangunan berlangsung.