Riau Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapan memperkuat pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (Bansos) agar lebih tepat sasaran, transparan, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembahasan mengenai percepatan program tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (18/9/2026).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan sistem Perlinsos dengan pendekatan yang lebih mudah diakses masyarakat. Sistem tersebut juga diarahkan agar proses penyaluran bantuan berlangsung secara transparan dan berkeadilan.

Luhut menyebut keterlibatan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam persiapan program. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada Oktober 2026, sehingga daerah diminta melakukan persiapan dan integrasi sedini mungkin.

Berdasarkan perkembangan yang disampaikan dalam rapat, sebanyak 4,8 juta keluarga telah mengikuti proses pendaftaran digitalisasi perlindungan sosial. Sementara itu, jumlah agen Perlinsos yang telah bergabung mencapai sekitar 170 ribu orang.

Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan karena pemerintah menargetkan sebanyak 45 juta keluarga dapat terdata hingga akhir 2026. Penambahan agen Perlinsos dinilai diperlukan agar proses pendaftaran dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Data yang diperoleh melalui proses digitalisasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial untuk 2027. Karena itu, pemerintah mendorong seluruh unsur terkait untuk mempercepat pendataan dan memperluas cakupan program.

Untuk mencapai target tersebut, mobilisasi agen Perlinsos akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat. Jaringan aparat hingga tingkat desa dan kelurahan juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum mengikuti proses pendaftaran.

Luhut meminta gubernur dan pimpinan daerah berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait pendaftaran agen Perlinsos. Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga didorong untuk ikut membantu pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan Pemprov Riau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia mengatakan penambahan agen Perlinsos perlu segera dilakukan mengingat perkembangan data perlindungan sosial terus dipantau secara berkala.

SF Hariyanto menegaskan percepatan program tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan sosial di masa mendatang semakin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Dinas Sosial Provinsi Riau akan meningkatkan koordinasi bersama TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut mencakup pembahasan teknis sekaligus percepatan pendataan di daerah.

Upaya ini diharapkan dapat membantu memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.