26 Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Trump soal Aturan Efisiensi Bahan Bakar

WASHINGTON -  Kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melonggarkan aturan efisiensi bahan bakar kendaraan memicu gugatan hukum dari sejumlah negara bagian.

Sebanyak 26 negara bagian, daerah, dan pemerintah kota mengajukan gugatan terhadap National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pada Jumat, 2 Oktober 2026. California memimpin koalisi tersebut, dengan New York termasuk di dalamnya.  

Gugatan itu muncul setelah Departemen Transportasi AS menetapkan aturan baru mengenai Corporate Average Fuel Economy (CAFE). Berdasarkan aturan tersebut, rata-rata efisiensi armada kendaraan diproyeksikan berada di sekitar 34,9 mil per galon (mpg) pada tahun model 2031.

Angka itu lebih rendah dibandingkan target sekitar 50,4 mpg yang sebelumnya ditetapkan pada era pemerintahan Joe Biden untuk periode yang sama. Aturan baru NHTSA dijadwalkan berlaku pada 30 November 2026.  

Jaksa Agung California Rob Bonta menilai perubahan tersebut bertentangan dengan kewajiban yang diberikan Kongres kepada NHTSA. Dalam aturan federal, regulator diwajibkan menetapkan standar efisiensi bahan bakar pada tingkat yang disebut sebagai "maximum feasible" atau semaksimal mungkin. 

Salah satu persoalan yang dipermasalahkan dalam gugatan adalah metode yang digunakan pemerintah dalam menghitung kemampuan produsen untuk meningkatkan efisiensi kendaraan.

Koalisi negara bagian tersebut menyoroti keputusan NHTSA untuk tidak memasukkan performa kendaraan listrik tertentu dalam perhitungan dasar standar baru. Menurut pihak penggugat, perubahan metode itu dapat menghasilkan standar yang lebih rendah untuk kendaraan berbahan bakar bensin. 

Pemerintah AS membela kebijakan tersebut dengan alasan aturan baru akan membuat kendaraan lebih terjangkau dan memberikan ruang lebih besar bagi produsen otomotif dalam menentukan jenis kendaraan yang akan dipasarkan.

NHTSA memperkirakan aturan baru tersebut menghasilkan rata-rata efisiensi sekitar 34,9 mpg pada 2031. Pemerintah juga menyatakan perubahan itu ditujukan untuk menghilangkan distorsi dalam program CAFE serta menyesuaikan regulasi dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen.  

Namun, pihak yang menggugat melihat dampaknya secara berbeda. Mereka memperkirakan standar yang lebih rendah dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan membuat konsumen mengeluarkan biaya lebih besar untuk bensin dalam jangka panjang. 

Selain gugatan dari pemerintah daerah, sejumlah organisasi lingkungan dan kelompok advokasi konsumen juga menempuh jalur hukum secara terpisah. Mereka mempersoalkan perubahan aturan tersebut karena dinilai berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar dan polusi.

Di tengah gugatan tersebut, sejumlah perusahaan otomotif justru menyambut perubahan kebijakan pemerintah.

Stellantis, misalnya, menyatakan mendukung upaya pemerintah untuk mengatur kembali standar CAFE agar target efisiensi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pasar.  

Dengan demikian, kebijakan baru tersebut kini menghadapi perselisihan di dua sisi. Pemerintah Trump dan sebagian industri otomotif menilai aturan baru dapat membantu keterjangkauan kendaraan serta memberikan fleksibilitas kepada produsen. Sementara itu, negara bagian dan kelompok lingkungan mempermasalahkan dampaknya terhadap konsumsi bahan bakar, biaya konsumen, serta lingkungan.

Perselisihan tersebut selanjutnya akan bergulir di pengadilan federal dan dapat menentukan arah penerapan standar efisiensi bahan bakar kendaraan di AS untuk beberapa tahun mendatang.