Joseph Kabila Bentuk Aliansi Politik-Militer Baru di Kongo, Konflik di Wilayah Timur Memanas

KONGO - Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo, Joseph Kabila, dikabarkan membentuk aliansi politik dan militer baru di tengah konflik berkepanjangan antara kelompok pemberontak dan pasukan pemerintah. Pembentukan organisasi tersebut menambah dinamika perebutan kekuasaan yang masih berlangsung di wilayah timur negara itu.

Kabila, yang memimpin Kongo pada 2001 hingga 2019, disebut berada di balik pembentukan kelompok bernama Front pour la Refondation de la Nation (FRN), yang berarti Front untuk Pembangunan Kembali Bangsa.

Mengutip laporan Reuters pada Selasa (13/10/2026), pembentukan FRN diumumkan oleh penasihat kelompok tersebut, Claude Ibalanky, dalam sebuah konferensi pers.

Sejumlah tokoh yang memiliki keterkaitan dengan gerakan pemberontak juga disebut akan mengisi posisi pimpinan. Mereka antara lain Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki, dan Sultani Makenga yang dikabarkan akan bertindak sebagai wakil pemimpin.

Kehadiran FRN dinilai menandai semakin terbukanya peran Kabila dalam dinamika konflik bersenjata di Kongo timur. Wilayah tersebut selama ini menjadi medan pertempuran antara pasukan pemerintah dan AFC-M23, kelompok politik sekaligus pemberontak bersenjata yang telah menguasai sejumlah daerah.

Pemerintah Kongo selama beberapa bulan terakhir menuduh Kabila memberikan dukungan kepada AFC-M23. Kelompok tersebut memperluas penguasaannya di wilayah timur melalui serangkaian serangan besar pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, Kabila sebelumnya membantah keterlibatan dirinya dalam pemberontakan tersebut.

Dalam pidato yang disampaikan pada Jumat sebelumnya, Kabila melontarkan kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ia menyoroti dugaan korupsi, persoalan tata kelola pemerintahan, serta kondisi militer yang dinilainya mengalami kemunduran di wilayah timur.

Ia juga mengkritik kesepakatan pemerintah Kongo dengan Amerika Serikat terkait sektor mineral.

Hubungan Kabila dengan sejumlah tokoh yang kemudian terlibat dalam AFC-M23 turut menjadi sorotan. Salah satunya adalah Corneille Nangaa, mantan kepala komisi pemilihan umum yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu 2018.

Pemilihan tersebut mengantarkan Felix Tshisekedi menjadi presiden sekaligus mengakhiri masa jabatan Kabila.

Pada 2025, Kabila melakukan perjalanan ke Goma, kota di wilayah timur yang berada di bawah kendali pemberontak. Sejumlah mantan sekutunya kemudian diketahui menempati posisi dalam AFC-M23, sehingga memunculkan perhatian lebih besar terhadap dugaan hubungan politik Kabila dengan kelompok tersebut.

Konflik di Kongo timur juga melibatkan persoalan hubungan lintas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah pemerintah Barat menuduh Rwanda memberikan dukungan kepada M23 serta memiliki pengaruh dalam rantai komando kelompok itu.

Perselisihan mengenai dugaan keterlibatan Rwanda menjadi salah satu unsur yang memperumit upaya penyelesaian konflik. Selain persoalan keamanan, konflik tersebut juga berkaitan dengan penguasaan wilayah dan persaingan politik di dalam negeri Kongo.

Di tengah perkembangan politik tersebut, Kabila juga menghadapi persoalan hukum. Pada September 2025, pengadilan militer Kongo menjatuhkan hukuman mati terhadap dirinya secara in absentia, yakni ketika terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Ia dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan, termasuk pengkhianatan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikaitkan dengan dugaan dukungannya terhadap AFC-M23.

Kabila membantah tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum yang menjeratnya bermotif politik.

Pembentukan FRN kini menjadi perkembangan baru dalam situasi politik dan keamanan Kongo. Namun, dampak aliansi tersebut terhadap jalannya konflik, hubungan antarkelompok, serta upaya pemerintah memulihkan kendali di wilayah timur masih perlu dicermati melalui perkembangan selanjutnya.