JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan transformasi sistem bantuan sosial (Bansos) dengan mengalihkan penyaluran subsidi dari berbasis barang menjadi bantuan tunai langsung (cash transfer).

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, berbagai program bantuan sosial akan diintegrasikan sehingga penerima manfaat memperoleh bantuan secara langsung dan lebih tepat sasaran.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan Bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp 5,4 juta per orang," ujar Luhut.

Luhut menjelaskan, perubahan skema Bansos ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital nasional yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengelolaan data nasional dan memastikan program pemerintah berjalan lebih efektif.

Melalui sistem berbasis AI, pemerintah dapat memverifikasi data penerima manfaat secara lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan tepat sasaran. Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan data maupun tumpang tindih penerima bantuan.

Tak hanya untuk Bansos, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan sistem data terintegrasi, profil pelaku usaha dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga memudahkan penyusunan kebijakan pembiayaan dan pendampingan usaha.

Menurut Luhut, teknologi AI memungkinkan pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap UMKM berdasarkan rekam jejak dan data yang tervalidasi. Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki kinerja baik dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.

Luhut menilai Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, digitalisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Ia menambahkan, seluruh proses dalam sistem tersebut dapat dipantau secara real time, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi kebijakan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan.

"Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," tegasnya.

Luhut juga menekankan bahwa pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menunjukkan kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan dan pelayanan publik.