Iran dan AS Bahas Kesepakatan Damai, Dana Rekonstruksi Rp 5.316 Triliun Masuk Agenda

TEHERAN - Upaya diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat memasuki babak baru setelah muncul draf memorandum kesepahaman (MoU) yang berisi 14 poin utama menuju perdamaian. Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah rencana dana rekonstruksi senilai USD300 miliar atau sekitar Rp 5.316 triliun.

Berdasarkan informasi yang beredar, rancangan kesepakatan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan dapat mengalami perubahan sebelum mencapai bentuk final. Dokumen itu mencakup berbagai aspek mulai dari penghentian konflik, pencabutan sanksi, hingga negosiasi program nuklir Iran.

Dalam draf tersebut, kedua pihak disebut mendorong pelaksanaan gencatan senjata permanen di berbagai wilayah konflik serta komitmen untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara. Selain itu, terdapat usulan pencabutan blokade maritim dan penarikan pasukan militer AS dari kawasan sekitar Iran.

Poin lain yang menjadi perhatian adalah pembukaan kembali aktivitas penuh di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan berjalan. Jalur pelayaran strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Kesepakatan juga memuat rencana penangguhan sejumlah sanksi ekonomi terhadap Iran, termasuk sektor minyak dan petrokimia. Selain itu, akses Iran terhadap aset keuangan yang selama ini dibekukan turut menjadi bagian dari pembahasan.

Dalam aspek ekonomi, draf tersebut mengusulkan dana rekonstruksi minimal USD300 miliar yang disebut akan didukung oleh Amerika Serikat bersama para sekutunya, terutama negara-negara Arab. Dana itu dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan pascakonflik.

Sementara itu, negosiasi terkait program nuklir Iran direncanakan berlangsung dalam jangka waktu 60 hari. Pembahasan akan difokuskan pada status pengayaan uranium, pencabutan sanksi, serta mekanisme pemantauan implementasi kesepakatan.

Iran juga disebut akan menegaskan kembali komitmennya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dengan tidak mengembangkan senjata nuklir. Sebagai bagian dari proses tersebut, kedua pihak akan membentuk mekanisme pengawasan khusus guna memastikan seluruh poin kesepakatan dijalankan sesuai ketentuan.

Meski demikian, sejumlah isu sensitif seperti program rudal Iran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok perlawanan regional tidak masuk dalam agenda perundingan akhir.

Hingga kini, otoritas Iran menegaskan bahwa draf kesepakatan tersebut masih dapat direvisi sebelum mendapatkan persetujuan resmi dari pihak-pihak terkait.