JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan pentingnya penguatan netralitas dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Ia menilai institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok ekonomi agar dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi hukum tata negara dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang membahas masukan terhadap RUU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan.

Mercy menilai pengalaman pemilu terakhir menunjukkan bahwa proses demokrasi masih rentan terhadap berbagai bentuk intervensi, tidak hanya dari elite politik, tetapi juga dari kelompok berkekuatan ekonomi atau oligarki yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Ia juga menyoroti bahwa pengaruh kelompok tersebut kini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga merambah daerah, sehingga berpotensi memengaruhi independensi lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum.

Menurutnya, Kepolisian RI menjadi salah satu institusi yang rentan terhadap tekanan eksternal karena jangkauan tugasnya yang luas hingga ke tingkat daerah.

Karena itu, ia menekankan bahwa pembahasan RUU Polri harus mampu menghadirkan desain kelembagaan yang memperkuat profesionalisme, netralitas, serta akuntabilitas institusi kepolisian.

“Harapannya, polisi dapat berdiri netral dalam seluruh proses demokrasi, termasuk pemilu dan pilkada, sehingga tidak ada proses yang dibajak oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Mercy juga meminta agar pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang diperjelas dan diperketat, serta mekanisme checks and balances diperkuat untuk menjaga marwah institusi kepolisian.

Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, independensi aparat penegak hukum merupakan hal mendasar yang harus dijaga dari pengaruh kepentingan apa pun.