Australia Perpanjang Keringanan Pajak BBM hingga Agustus, Respons Lonjakan Biaya Hidup

CANBERRA - Pemerintah Australia memperpanjang kebijakan keringanan pajak cukai bahan bakar (fuel excise relief) selama satu bulan, mulai 1 Juli hingga 2 Agustus 2026, sebagai upaya menekan biaya hidup masyarakat di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Melalui kebijakan tersebut, cukai bensin dan solar dipangkas sebesar 16 sen dolar Australia per liter. Pemerintah memperkirakan langkah itu dapat menghemat sekitar 11 dolar Australia untuk setiap pengisian penuh tangki kendaraan berkapasitas 65 liter. Selain itu, pungutan pengguna jalan bagi kendaraan berat juga dipangkas sebesar 16 sen per liter selama periode yang sama. 

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan perpanjangan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan sementara bagi masyarakat yang masih menghadapi tekanan biaya hidup.

"Kami memberikan dukungan sementara tambahan yang akan membantu mengurangi beban harga bahan bakar dan membantu masyarakat Australia menghadapi kenaikan biaya hidup," kata Albanese dalam pernyataan resmi pemerintah. 

Menurut Albanese, meskipun harga bahan bakar mulai menurun dari puncaknya, dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasar energi dunia masih dirasakan dan berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang.

"Kami tahu keluarga-keluarga Australia masih berada di bawah tekanan. Dampak konflik di belahan dunia lain ini masih akan berimbas pada perekonomian dalam waktu yang cukup lama," ujarnya. 

Pemerintah juga menugaskan Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) untuk terus mengawasi harga bahan bakar di SPBU agar penurunan cukai benar-benar diteruskan kepada konsumen, sekaligus mencegah praktik pengambilan keuntungan yang berlebihan. 

Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari program keringanan pajak bahan bakar yang pertama kali diberlakukan pada April 2026 sebagai respons terhadap lonjakan harga energi akibat terganggunya pasokan minyak dunia. Pemerintah menyatakan evaluasi akan dilakukan sebelum masa berlaku kebijakan berakhir pada 2 Agustus 2026.