DPR Dorong Insentif Pajak untuk Genjot Pertumbuhan Ekonomi 2027

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah strategis guna mendukung target pertumbuhan ekonomi pada tahun fiskal 2027 yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, mengatakan upaya tersebut perlu mencakup penguatan konsumsi rumah tangga, perbaikan iklim usaha, serta penurunan biaya logistik nasional.

"Pemerintah juga perlu memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, kepastian hukum, serta memperkuat peran Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7/2026).

DPR menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi geopolitik global, dinamika ekonomi nasional, serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Selain itu, pemerintah dan DPR telah menyepakati tema kebijakan fiskal tahun depan, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, yang menekankan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Banggar DPR menetapkan sejumlah asumsi dasar makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, inflasi 1,5%-3,5%, nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah sebesar US$70-US$95 per barel.

DPR menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif perpajakan dan kepabeanan, diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.