Malaysia Tambah Jatah BBM Subsidi, Warga Kini Bisa Beli 300 Liter per Bulan

KUALALUMPUR - Pemerintah Malaysia kembali menambah batas pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi warga negaranya. Mulai 1 September 2026, kuota pembelian bensin RON95 bersubsidi ditetapkan maksimal 300 liter per bulan, naik dari sebelumnya 200 liter.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup yang semakin tinggi.

Sebelumnya, batas pembelian RON95 bersubsidi telah dikurangi menjadi 200 liter per bulan pada awal 2026. Kebijakan itu diterapkan ketika harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang dipicu konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Selain bensin, pemerintah Malaysia juga memperbesar kuota diesel bersubsidi bagi kelompok pengguna tertentu. Batas pembeliannya dinaikkan menjadi 400 liter setiap bulan.

Keputusan menambah kuota BBM bersubsidi diambil saat perekonomian Malaysia masih menunjukkan performa positif. Produk domestik bruto (PDB) negara tersebut tumbuh 6 persen pada kuartal II 2026, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebelumnya.

Anwar dalam pidato yang disiarkan televisi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah Malaysia pada saat yang sama menyiapkan sejumlah program tambahan untuk mengurangi tekanan ekonomi sekaligus membantu dunia usaha. Salah satunya berupa program kecerdasan buatan (AI) gratis bagi warga berusia 18 hingga 30 tahun.

Peserta program tersebut nantinya dapat memperoleh akses tanpa biaya ke sejumlah aplikasi AI, di antaranya Gemini Enterprise dari Google serta Wonderclip dan MuleRun yang disediakan Alibaba Cloud.

Dukungan pemerintah juga diarahkan ke sektor publik dan usaha kecil. Anggaran pemeliharaan sekolah akan ditambah, sementara pengembangan sistem kesehatan digital serta fasilitas pembiayaan mikro untuk pelaku usaha kecil turut diperkuat.

Di bidang perpajakan, pemerintah menaikkan batas pendapatan tahunan perusahaan yang mendapatkan pengecualian dari kewajiban penggunaan sistem faktur elektronik atau e-invoicing. Ambang batas tersebut menjadi 3 juta ringgit per tahun.

Anwar juga menyampaikan bahwa aset atau dana yang berhasil disita negara melalui proses hukum dalam perkara korupsi akan dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program pemerintah, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Berbagai paket kebijakan tersebut diumumkan ketika pemerintahan Anwar menghadapi tantangan politik. Dukungan terhadap koalisi pemerintah mengalami penurunan setelah muncul kritik terkait pelaksanaan agenda reformasi dan penanganan sejumlah kasus korupsi besar.

Koalisi yang dipimpin Anwar juga tercatat kalah dalam tiga pemilihan daerah secara beruntun dalam beberapa bulan terakhir. Hasil tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kondisi dukungan pemilih menjelang pemilu nasional yang paling lambat harus digelar pada awal 2028.

Anwar sebelumnya membuka kemungkinan pemilu digelar lebih cepat apabila perselisihan di dalam koalisi pemerintah semakin membesar.