INHU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bergerak cepat menyikapi fluktuasi harga sawit yang berdampak langsung pada petani. Bupati Inhu Ade Agus Hartanto mengumpulkan para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam sebuah rapat koordinasi untuk membahas stabilitas harga TBS (tandan buah segar) dan berondolan sawit.

Pertemuan yang digelar di kediaman bupati itu juga dihadiri Sekda Inhu Zulfahmi Adrian serta jajaran Pemkab Inhu terkait sektor perkebunan.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyoroti pentingnya transparansi harga di tingkat PKS dan RAM (tempat penampungan buah sawit). Para pelaku usaha diminta melaporkan data harga pembelian secara terbuka, agar tidak terjadi permainan harga yang merugikan petani.

Sekda Inhu menegaskan bahwa harga pembelian harus tetap mengacu pada standar resmi dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, sehingga ada kepastian dan perlindungan bagi petani sawit di daerah.

Sementara itu, Bupati Inhu menekankan bahwa sawit bukan sekadar komoditas, tetapi tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, stabilitas harga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“PKS tidak hanya berperan sebagai industri pengolahan, tetapi juga harus ikut menjaga kesejahteraan petani,” menjadi semangat dari pertemuan tersebut.

Selain itu, Bupati juga mendorong pembentukan asosiasi pemilik PKS di Inhu. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antarperusahaan sekaligus mempermudah komunikasi dengan pemerintah daerah dalam mengatur tata niaga sawit.

Pertemuan ini tidak berhenti sebagai agenda tunggal. Pemerintah memastikan forum serupa akan digelar secara rutin sebagai upaya menjaga kestabilan harga dan memperkuat ekonomi petani sawit di Indragiri Hulu.