Kemenhut Deklarasikan Jalur Pendakian Ajisaka Berstandar Nasional, Dorong Wisata Aman dan Berkelanjutan

BOGOR - Kementerian Kehutanan bersama sejumlah mitra resmi mendeklarasikan komitmen pengembangan Jalur Pendakian Ajisaka di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagai jalur pendakian berstandar nasional yang aman, lestari, dan berkelanjutan.

Deklarasi tersebut dilakukan di Pintu Pendakian Ajisaka, Resor Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Gunung Salak I, Bogor, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola wisata alam di kawasan konservasi.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya Balai TNGHS, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Yayasan Gunung Parama Indonesia (YGI), Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), CV Siliwangi Adventure, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat setempat.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif Bedah Gunung yang bertujuan meningkatkan standar pengelolaan wisata pendakian di kawasan konservasi.

“Program Bedah Gunung bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan wisata pendakian melalui penerapan standar, penguatan kapasitas pengelola, peningkatan keselamatan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan,” ujar perwakilan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kemenhut, Johan Setiawan.

Ia menegaskan bahwa pengembangan Jalur Ajisaka diharapkan menjadi model pengelolaan pendakian yang aman, profesional, dan tetap menjaga fungsi konservasi kawasan.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didid Sulastiyo, menyampaikan bahwa pengembangan wisata pendakian harus tetap sejalan dengan prinsip perlindungan kawasan konservasi.

“Pengembangan wisata pendakian harus mampu menghadirkan pengalaman yang aman dan berkualitas tanpa mengurangi fungsi utama kawasan sebagai wilayah konservasi,” ujarnya.

Deklarasi ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen kerja sama antar pihak, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP), audit jalur pendakian, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, hingga penerapan digitalisasi layanan pendakian.

Sebagai tindak lanjut, jalur Ajisaka akan diaudit menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung. Hasil audit tersebut akan menjadi dasar penataan jalur, peningkatan fasilitas, serta penguatan aspek keselamatan pendaki.

Ketua Yayasan Gunung Parama Indonesia, Andi Ronikus, menilai deklarasi ini sebagai langkah penting dalam membangun sistem pengelolaan pendakian yang lebih profesional.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan jalur pendakian yang aman, berkualitas, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia seperti pemandu, porter, dan pengelola lapangan untuk mendukung keselamatan pendakian.

Selain itu, masyarakat sekitar kawasan turut dilibatkan dalam pengelolaan jalur pendakian sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi berbasis wisata alam berkelanjutan.

Program ini juga menargetkan penerapan prinsip Zero Waste dan Zero Accident guna meningkatkan keselamatan pendaki sekaligus menjaga kebersihan kawasan konservasi.

Melalui deklarasi ini, Kementerian Kehutanan bersama seluruh mitra menegaskan komitmen untuk menjadikan Jalur Pendakian Ajisaka sebagai contoh nasional dalam pengelolaan wisata alam yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.