Pramono Anung Ungkap Penyebab Keluhan PPDB Jakarta 2026, Daya Tampung Sekolah Negeri Jadi Kendala Utama

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara mengenai banyaknya keluhan masyarakat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jakarta 2026. Menurutnya, persoalan utama dalam proses penerimaan siswa bukan berada pada mekanisme seleksi, melainkan terbatasnya kapasitas sekolah negeri.

Pramono menjelaskan, sistem penerimaan peserta didik baru yang diterapkan saat ini pada dasarnya tidak mengalami perubahan besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk penerimaan siswa baru ini yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia mengakui hasil seleksi PPDB tidak selalu dapat memuaskan seluruh calon siswa dan orang tua. Hal tersebut terjadi karena jumlah kursi yang tersedia di sekolah negeri, terutama sekolah yang menjadi favorit, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah peminat.

Pramono menyebut sekolah-sekolah favorit masih menjadi tujuan utama banyak calon peserta didik. Akibatnya, persaingan untuk mendapatkan kursi menjadi semakin tinggi.

"Kalau kemudian tidak semua terpuaskan, kami menyadari itu. Karena keterbatasan tempat untuk sekolah-sekolah yang dianggap favorit yang menjadi rebutan. Selalu problemnya itu," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah siswa yang masih berada dalam wilayah zonasi belum tentu bisa diterima di sekolah pilihan utama.

Calon peserta didik yang tidak lolos di sekolah tujuan akhirnya harus melanjutkan pendidikan di sekolah lain yang masih memiliki kapasitas.

Terkait berbagai keluhan yang muncul, Pramono mengatakan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan PPDB Jakarta akan disampaikan langsung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Sementara untuk detailnya nanti dengan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah orang tua menyampaikan keluhan terkait hasil seleksi PPDB Jakarta. Beberapa persoalan yang muncul antara lain tidak lolos akibat faktor usia, nilai akademik, hingga sistem perhitungan desil dalam proses seleksi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan siswa tetap dilakukan agar proses seleksi ke depan dapat berjalan lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.